PARIGI MOUTONG – Anggota DPRD Parigi Moutong, Candra Setiawan, mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset untuk mengidentifikasi dan memverifikasi seluruh aset milik Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Menurutnya, langkah tersebut penting guna memastikan keberadaan, status, serta pemanfaatan seluruh aset daerah.
Usulan itu disampaikan Candra dalam rapat paripurna DPRD Parigi Moutong, Senin (15/6/2026).
“Ini penting guna mengetahui apa dan di mana saja aset daerah kita,” ujar Candra.
Ia mengatakan, pembentukan Pansus Aset merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi sekaligus memverifikasi aset daerah yang berpengaruh terhadap pengelolaan serta pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, aset daerah yang setiap tahun menjadi bagian dari laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu mendapat perhatian serius agar pengelolaannya lebih tertib dan akuntabel.
Selain itu, pembahasan mengenai aset juga berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Barang Milik Daerah (BMD) yang saat ini sedang dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Parigi Moutong.
“Kami berharap usulan yang pernah kami sampaikan pada 2025 lalu tidak lagi diabaikan,” katanya.
Selain mengusulkan pembentukan Pansus Aset, Candra juga menyoroti banyaknya kendaraan dinas yang terbengkalai di halaman Kantor Bupati Parigi Moutong tanpa adanya upaya perbaikan maupun pelelangan.
Menurutnya, sebagian kendaraan tersebut masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali melalui modifikasi sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
“Di situ ada ambulans dan Hilux yang bisa dimodifikasi fungsinya menjadi armada pemadam mini, misalnya,” ujarnya.
Candra berharap, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mengadakan kendaraan baru, pemerintah dapat mengambil inisiatif melakukan peremajaan dan optimalisasi kendaraan dinas yang tidak lagi digunakan.
Ia menilai langkah tersebut merupakan solusi yang lebih hemat dan efisien karena selain mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, juga dapat mendukung peningkatan pelayanan publik tanpa harus membebani anggaran melalui pengadaan armada baru.*
