PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat pengembangan hilirisasi kelapa melalui pembentukan kemitraan antara petani, dunia usaha, perbankan, dan pemerintah. Upaya tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan Forum Kemitraan Hilirisasi Kelapa Dalam Tahun 2026 di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong, Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kamis (30/7/2026).
Forum tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa dalam sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi petani melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kepala Dinas TPHP Kabupaten Parigi Moutong, Dadan Priatna Jaya, mengatakan pengembangan hilirisasi kelapa merupakan tindak lanjut kebijakan nasional setelah program swasembada pangan.
“Setelah swasembada pangan tercapai, fokus kita berlanjut ke hilirisasi perkebunan. Ini sejalan dengan program nasional Asta Cita Presiden dan target Menteri Pertanian. Parigi Moutong memiliki dua komoditas strategis nasional di sektor perkebunan, yaitu kakao dan kelapa dalam,” ujar Dadan saat membuka kegiatan.
Menurut Dadan, Kabupaten Parigi Moutong memiliki potensi perkebunan kelapa dalam seluas 29.399 hektare. Namun, sekitar 1.567 hektare di antaranya merupakan tanaman yang rusak atau sudah tidak produktif sehingga memerlukan peremajaan.
Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Pertanian mengalokasikan program peremajaan kelapa seluas 500 hektare pada 2026. Sebanyak 300 hektare telah disalurkan pada tahap pertama di Kecamatan Parigi Tengah, Parigi Utara, Parigi Barat, Tomini, dan Bolano Lambunu. Sementara itu, 200 hektare sisanya masih dalam proses verifikasi serta pengujian bibit dan ditargetkan selesai disalurkan pada September 2026.
Ia mengimbau para ketua kelompok tani, penyuluh pertanian, dan UPTD agar aktif melakukan pendataan tanaman kelapa yang rusak di lapangan sehingga program peremajaan dapat tepat sasaran.
Selain peremajaan, pemerintah daerah juga mendorong penerapan pola integrasi tanaman melalui sistem tumpang sisip. Petani didorong memanfaatkan ruang di antara tegakan kelapa untuk menanam komoditas lain, seperti kakao, jagung, maupun kedelai, sehingga mampu meningkatkan pendapatan tanpa mengalihfungsikan lahan.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah juga membangun sinergi dengan berbagai pihak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama perusahaan off-taker disiapkan untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih stabil. Sektor perbankan berperan menyediakan akses pembiayaan melalui KUR, sedangkan jajaran Polri mendukung penguatan ketahanan pangan sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban.
Sementara itu, sektor peternakan didorong mengembangkan sistem pertanian terpadu melalui pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk organik dan limbah pengolahan kelapa sebagai pakan ternak.
Pemkab Parigi Moutong juga menargetkan peningkatan produktivitas kelapa melalui penerapan sistem pertanian modern Advancing Agricultural System. Melalui pendekatan tersebut, produktivitas kelapa diharapkan meningkat dari rata-rata 1,3 ton per hektare menjadi sekitar 3 hingga 4 ton per hektare.
“Semua upaya ini mulai dari peremajaan bibit, kemitraan perbankan, hingga stabilitas harga oleh off-taker ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan petani. Ini sejalan dengan visi Bupati Parigi Moutong yaitu ‘Sejahtera Bersama’,” pungkas Dadan.*
