PARIGI MOUTONG – Anggota DPRD Parigi Moutong, Husen Mardjenggi, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong agar tidak hanya mencatat aspirasi masyarakat, tetapi segera mengambil langkah nyata untuk merealisasikan kebutuhan yang dinilai mendesak.
Desakan tersebut disampaikan Husen dalam rapat paripurna DPRD Parigi Moutong, Selasa (19/5/2026). Menurutnya, berbagai kebutuhan masyarakat yang bersifat prioritas tetap harus direalisasikan meski pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
“Walaupun ada efisiensi anggaran, paling tidak usulan yang sifatnya urgent harus bisa langsung dieksekusi,” ujar Husen.
Ia menilai, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama ini masih lambat dalam merespons berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kehadiran pimpinan daerah maupun perwakilan pemerintah dalam sidang paripurna tidak seharusnya hanya menjadi formalitas.
Husen meminta seluruh masukan yang disampaikan DPRD segera dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) setelah rapat berlangsung agar dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun tenaga ahli (TA) dalam setiap pembahasan di DPRD. Menurutnya, kehadiran kedua unsur tersebut diperlukan agar berbagai persoalan daerah dapat dipahami secara menyeluruh dan prioritas pembangunan dapat ditetapkan secara tepat.
“Apalagi sekarang sudah ada pengangkatan tenaga ahli. Harus ada rembuk bersama untuk menentukan mana yang paling utama direalisasikan,” katanya.
Husen juga mengkritik kebiasaan pemerintah yang dinilai hanya mendengar dan mencatat keluhan masyarakat tanpa diikuti langkah penyelesaian, sehingga banyak aspirasi warga akhirnya tidak terealisasi.
Ia turut menyoroti lemahnya pengawasan internal pemerintah daerah yang, menurutnya, berdampak pada kelalaian sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk kesalahan dalam penginputan anggaran program maupun gaji pegawai.
Menurut Husen, kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah secara rutin menggelar pertemuan bersama seluruh OPD untuk memetakan kebutuhan masyarakat yang benar-benar mendesak sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
“Saya harap ini diperhatikan. Jangan semua sorotan masyarakat hanya lewat begitu saja,” pungkasnya.*
