JAKARTA – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menyerahkan dokumen readiness criteria (Kriteria Kesiapan) program Sekolah Rakyat kepada Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono saat audiensi di Gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan kesiapan lahan seluas sekitar 9,2 hektare sebagai dukungan terhadap program nasional Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan terpadu bagi masyarakat kurang mampu.
“Presiden menginginkan seluruh masyarakat Indonesia bisa tersenyum dan hidup lebih sejahtera. Negara harus hadir untuk anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan secara layak, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan rentan,” ujar Agus Jabo.
Ia menjelaskan, program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, anak putus sekolah, hingga kelompok rentan sosial lainnya agar memperoleh pendidikan layak disertai pembinaan karakter dan dukungan sosial berkelanjutan.
Menurut Agus Jabo, pemerintah pusat saat ini terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam audiensi itu, Agus Jabo mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dinilai serius mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyampaian dokumen readiness criteria dan kesiapan lahan pembangunan.
“Kami mengapresiasi kesiapan Kabupaten Parigi Moutong. Secepatnya hasil audiensi dan kesiapan daerah ini akan kami sampaikan kepada Menteri Sosial untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Ia juga mengaku terkesan dengan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menangani persoalan pendidikan dan sosial, termasuk perhatian terhadap anak-anak dari komunitas adat terpencil.
“Kalau semua daerah laporannya seperti ini, saya yakin Pak Menteri pasti sangat senang. Karena daerah tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga menunjukkan kesiapan dan program nyata yang sudah berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengatakan, pemerintah daerah berharap Parigi Moutong dapat masuk pada tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat tahun 2026.
“Kami sangat berharap Parigi Moutong bisa masuk pada tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Kesiapan lahan dan dokumen pendukung telah kami siapkan sebagai bentuk keseriusan daerah,” ujar Erwin Burase.
Erwin menjelaskan, Kabupaten Parigi Moutong memiliki wilayah pesisir sepanjang kurang lebih 512 kilometer dengan tantangan akses pendidikan di sejumlah kawasan terpencil.
Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat ribuan anak yang belum bersekolah sehingga program Sekolah Rakyat dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan dan pembinaan sosial.
“Masih terdapat ribuan anak yang belum bersekolah dan tersebar di beberapa wilayah. Karena itu, program ini sangat penting agar anak-anak kita mendapatkan akses pendidikan yang layak sekaligus pembinaan sosial,” katanya.
Selain itu, Erwin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga telah memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil melalui kerja sama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
“Kami ingin memastikan anak-anak dari komunitas adat terpencil juga memperoleh hak pendidikan yang sama. Saat ini sudah ada anak-anak yang difasilitasi untuk menempuh pendidikan di Poltekesos Bandung melalui koordinasi dan dukungan bersama Kementerian Sosial,” tutur Erwin.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi lintas sektor bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya guna memastikan data anak tidak sekolah terintegrasi sebagai dasar intervensi pemerintah pusat.
Dalam audiensi tersebut, Erwin turut didampingi Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong Sutoyo, Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong Moh. Irfain, sejumlah anggota DPRD, serta jajaran Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong.*
