PARIGI MOUTONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong mengungkapkan, mekanisme pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tahun 2023 akan dilakukan dalam dua tahap.
“Secara garis besar, sesuai regulasi terbaru, penyaluran dana BOS dilakukan dua tahap. Berbeda dengan tahun sebelumnya, yang dibagi menjadi tiga tahap,” kata Kepala Bidang menajemen SMP, Intje Pina, di Parigi, Kamis, (27/1).
Menurutnya, pencairan dilakukan dengan pembagian 50 persen tahap pertama, dan 50 persen tahap kedua dari total dana BOS masing-masing sekolah.
Kemudian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa), akan mempengaruhi total dana BOS yang akan dicairkan sekolah ditahap pertama tahun ini.
“Misalnya, disatu sekolah mendapatkan dana BOS sebesar Rp 100 juta. Karena ada Silpa Rp 10 juta, pencairan ditahap pertama akan berkurang menjadi Rp 40 juta, dan Rp 50 juta ditahap kedua,” jelasnya.
Olehnya, ia mengimbau, pada seluruh sekolah sebagai penerima BOS, agar membelanjakan dananya untuk berbagai kegiatan penunjang proses belajar dan mengajar, sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan.
Rencananya, kata dia, penyaluran dana BOS akan dilakukan pada Februari 2023, bersamaan Juknis pengelolaan dana diterbitkan.
Saat ini, seluruh sekolah ditingkat SD hingga SMP sedang melengkapi laporan pertanggungjawaban tahap tiga dana BOS 2022.
Kelengkapan laporan pertanggungjawaban tersebut, menjadi tahapan penting untuk proses pencairan BOS tahap pertama di 2023.
“Kalau ini, sudah direkonsiliasi laporannya, jika tidak ada silpa akan dilaporkan lagi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Parigi Moutong, berikut juga aplikasnya,” kata dia.
Dia menekankan, bagi sekolah yang belum juga melengkapi laporan pertanggungjawaban tahap 3 2022, dipastikan tidak akan menerima dana BOS tahap satu 2023.
Intje Pina berharap, pengelolaan dana BOS seluruh sekolah di Kabupaten Parigi Moutong, semakin baik ke depan serta sesuai dengan Juknis.
“Kami harapkan, segala ketentuan dalam pengelolaan dana BOS ditaati. Sehingga meminimalisir kesalahan administrasi dan mencegah pelanggaran hukum,” pungkasnya. *theopini
