PARIGI MOUTONG – Alokasi Program Revitalisasi Sekolah untuk Kabupaten Parigi Moutong meningkat lebih dari enam kali lipat pada 2026. Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran program pemerintah pusat itu bertambah dari 15 sekolah pada 2025 menjadi 97 sekolah pada 2026.
Program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tersebut menyasar sekolah yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mengatakan peningkatan alokasi tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah menyampaikan kondisi bangunan sekolah yang berada di wilayah terpencil kepada pemerintah pusat.
“Kita memiliki wilayah yang sangat luas, 23 Kecamatan dengan garis pantai sekitar 500 kilometer lebih. Masih ada sekolah-sekolah di wilayah terpencil yang membutuhkan perhatian. Kondisi ini yang kita sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujar Erwin Burase saat menyampaikan sambutannya pada Konkerkab PGRI Parigi Moutong, Sabtu, 5 September 2026.
Menurut Erwin, kondisi geografis menjadi salah satu alasan pemerintah daerah mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan infrastruktur pendidikan di Parigi Moutong.
Upaya tersebut disampaikan melalui audiensi dengan Kemendikdasmen pada akhir 2025. Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah memaparkan kondisi infrastruktur pendidikan termasuk keberadaan sekolah di wilayah terpencil.
Kabupaten Parigi Moutong memiliki lebih dari 1.000 satuan pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebagian di antaranya berada di wilayah yang sulit dijangkau.
“Masih ada sekitar 70 sekolah yang berada di daerah terpencil dan sangat sulit dijangkau. Ini yang menjadi perhatian kita, dan disampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Erwin.
Hasil audiensi tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
Erwin mengatakan pemerintah pusat semula menyampaikan rencana alokasi revitalisasi untuk 70 sekolah pada 2026. Setelah proses pengawalan dilakukan, alokasi tersebut bertambah menjadi 97 sekolah.
“Yang awalnya 70 sekolah, bahkan dinaikkan menjadi 97. Ini pencapaian luar biasa,” ujarnya.
Kepala Bidang Manajemen SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Ibrahim, mengatakan penambahan alokasi tersebut didukung pembenahan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Menurutnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah meminta data sekolah diperbarui sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Disdikbud Parigi Moutong mendampingi sekolah melakukan perbaikan data selama kurang lebih satu bulan.
“Berdasarkan arahan Pak Bupati, kami langsung melakukan pendampingan. Data Dapodik sekolah diperbaiki dan diperbarui kurang lebih satu bulan. Alhamdulillah, Dirjen melihat itu dan menepati janjinya, bahkan dinaikkan menjadi 97 sekolah,” ujar Ibrahim dihubungi via WhatsApp, Senin, 7 September 2026.
Pekan lalu, kata dia, Plt. Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti, menghadiri undangan Kemendikdasmen di Jakarta untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pelaksanaan program tersebut.
“Sebenarnya Bupati yang diundang. Namun karena berhalangan hadir, diwakili oleh Ibu Kadis yang membawa surat kuasa untuk menandatangani MoU tersebut,” jelas Ibrahim.
MoU tersebut memuat kesiapan pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan program, termasuk melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
Selanjutnya, satuan pendidikan sebagai penerima bantuan akan mengikuti tahapan penandatanganan MoU dengan Kemendikdasmen.
Ibrahim menambahkan, daftar penerima mencakup sejumlah sekolah yang sebelumnya menjadi perhatian publik karena kondisi bangunan maupun akses pendidikan.
Di antaranya sekolah yang sempat viral karena siswa harus menyeberangi sungai untuk menuju sekolah serta sekolah yang melakukan perbaikan sarana secara swadaya.
SDK Ogomojolo juga masuk dalam daftar penerima setelah kondisi bangunannya yang masih darurat mendapat perhatian melalui media sosial.
“97 sekolah ini, termasuk dua sekolah yang viral di media sosial kemarin,” ujarnya.
Parigi Moutong masih berpeluang memperoleh tambahan kuota revitalisasi seiring dengan rencana tambahan anggaran APBN untuk program tersebut. Namun, realisasinya masih bergantung pada kebijakan dan ketersediaan kuota pemerintah pusat.
Karena itu, Disdikbud Parigi Moutong terus mendorong satuan pendidikan memperbarui data dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan agar peluang tambahan bantuan dapat dimanfaatkan.
“Bukan cuma 97, bisa saja bertambah sampai seratus lebih. Tapi itu juga tergantung kuota dan kebijakan kementerian. Yang penting kita mampu menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan,” pungkas Ibrahim.*
