PARIGI MOUTONG – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Parigi Moutong memasuki tahapan persiapan. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Tim Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Prasarana Strategis Sulawesi Tengah menilai lahan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Desa Jono Kalora, Kecamatan Parigi Barat, telah memenuhi persyaratan teknis.
Penilaian tersebut disampaikan usai tim melakukan peninjauan lapangan, Jumat (26/6).
Satker Pelaksana Prasarana Strategis Sulawesi Tengah, Rahman, mengatakan lokasi yang diusulkan memiliki kondisi lahan yang relatif datar sehingga layak untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, pemerintah daerah diminta segera melakukan pembersihan lahan agar proses pembangunan dapat dipercepat.
“Lokasi itu awalnya sudah pernah di survei, lokasinya relatif datar, secara teknis memenuhi syarat, kami harapkan Pemda segera melakukan land clearing,” ujar Rahman.
Meski demikian, ia menjelaskan masih terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, di antaranya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Harus disiapkan, pematangan lahan ini kewenangan Pemda, kami (Kementerian PU) tinggal melaksanakan pembangunan,” ucapnya.
Rahman menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat tetap bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah pusat. Namun, setiap daerah yang mengusulkan pembangunan diwajibkan menyiapkan lahan beserta seluruh dokumen administrasi sebagai syarat dasar.
“Tahun ini ada beberapa pembangunan lokasi SR yang tahap 2, yang masih dalam proses yang harus dikejar sehingga untuk pengalihan anggaran difokuskan yang tahap 2,” ungkapnya.
Ia menambahkan, di Sulawesi Tengah terdapat sembilan lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, Donggala, Tojo Una-Una, Buol, Morowali Utara, dan Banggai Laut.
“Kemarin itu ada tahap 1a, 1b dan 1c, namanya Sekolah Rintisan, itu yang prioritas karena memang mereka yang ada murid, seperti Kota Palu, Sigi dan Tojo Una-una. Tetapi sekarang biar bukan rintisan yang penting lahanya ada itu sudah bisa diusulkan, mungkin Parigi Moutong ini masuk tahap 3,” jelasnya.
Rahman berharap Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong segera menuntaskan seluruh persyaratan administrasi yang masih berproses. Menurutnya, kendala sebelumnya adalah belum tersedianya site plan sehingga proses pengurusan dokumen belum dapat diselesaikan.
“Kemarin secara desain tim perencana belum turun anggaran, untuk perencanaan belum ada, jadi kami bantu site plan, supaya harapan kami pengurusan administrasi lebih cepat,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, Safaat Pampi, mengatakan pemerintah daerah tengah mempercepat penyelesaian seluruh persyaratan administrasi, termasuk AMDAL, Andalalin, dan PBG.
“Site plan sudah ada dari Satker Sapras, LC itu tinggal dua yang belum selesai AMDAL dan Andalalin tetapi sudah terproses, tinggal menunggu site plan. Tinggal itu,” ujar Safaat.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga telah menyiapkan anggaran untuk pembersihan lahan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP). Lahan yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut memiliki luas sekitar 9,2 hektare.
“Pembersihan lahan dari PUPRP sudah siap mengalokasikan lagi. Luasnya 9,2 hektare,” tutupnya.*
