PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa sebagai tulang punggung pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah membangun ekosistem distribusi pangan berbasis penguatan lembaga ekonomi lokal.
“Dari 283 wilayah administrasi di Kabupaten Parigi Moutong, hanya lima yang berstatus kelurahan. Selebihnya adalah desa. Karena itu, jika ekonomi desa bergerak, maka ekonomi daerah juga akan tumbuh,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran A Tiangso dalam konsultasi publik rancangan awal RPJMD di Parigi, Rabu, (23/7).
Menurutnya, penguatan lembaga ekonomi seperti koperasi, BUMDes, dan lembaga distribusi pangan sangat krusial dalam membangun kemandirian desa. Zulfinasran juga menyoroti persoalan panjangnya rantai pasok yang memicu ketimpangan harga antara konsumen dan produsen.
“Setiap tahapan distribusi bisa menambah 5 hingga 10 persen dari harga. Tanpa manajemen rantai pasok yang efektif, industri pangan akan rentan terhadap fluktuasi harga dan kelangkaan bahan baku,” tegasnya.
Ia menyebutkan sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi, seperti tingginya biaya logistik, minimnya fasilitas penyimpanan modern, serta kurangnya informasi akurat mengenai permintaan dan pergerakan harga di tingkat petani.
“Petani sulit mendapat harga yang adil karena informasi pasar tidak transparan. Di sinilah peran pemerintah daerah sebagai pilar utama harus hadir,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Pemda tengah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang penguatan lembaga ekonomi daerah dalam ekosistem distribusi pangan. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah pembentukan platform digital untuk memotong rantai distribusi pangan dari petani ke konsumen.
“Nanti kita bentuk skema platform digital, semacam marketplace yang dikelola koperasi atau BUMDes. Kebutuhan pangan dan harganya akan ditampilkan secara terbuka di ruang-ruang publik seperti kantor desa atau pasar,” jelas Zulfinasran.
Ia merujuk pada studi Universitas Gadjah Mada dan Universitas Padjadjaran yang menunjukkan bahwa distribusi langsung dari petani ke konsumen dapat meningkatkan pendapatan petani hingga 61 persen. Model pasar lelang dan kemitraan dagang langsung memungkinkan petani mendapatkan hingga 80 persen dari harga konsumen.
Selain itu, Pemda Parigi Moutong juga menjajaki kerja sama antar wilayah, termasuk dengan Pemerintah Kota Tomohon, guna memperluas jaringan distribusi pangan lintas daerah. Lembaga ekonomi desa akan didorong menjadi distributor yang memasok produk ke UMKM dan industri pangan lokal.
“Kita sedang mengaktifkan kembali fungsi-fungsi daerah, termasuk lewat kerja sama distribusi pangan lintas kabupaten. Tujuannya agar bahan pangan lokal tidak hanya berputar di desa, tapi juga masuk ke dapur industri,” ujarnya.
Zulfinasran menegaskan bahwa arah pembangunan daerah tetap bertumpu pada program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa), yang menjadi fondasi dari visi “Parigi Moutong Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan.”
“Ini bukan sekadar jargon. Gerbang Desa harus diimplementasikan melalui program nyata, termasuk distribusi pangan, penguatan koperasi, dan digitalisasi informasi pasar,” pungkasnya.*
