PARIGI MOUTONG – Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Parigi Moutong, Abdul Gafur menyebut surat himbauan Bupati terkait adanya larangan tertentu ASN yang menjadi PPK tidak mengikat KPUD, namun mengikat personal PPK yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK.
Ini dikemukakan Divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM KPUD Parigi Moutong itu menanggapi adanya surat himbauan Nomor 800/0101/BKPSDM berkenaan dengan status Pegawai ASN sebagai Petugas adHoc penyelenggara Pemilu Tahun 2024.
“Himbauan itu tidak mengikat KPUD akan tetapi mengikat personal PPK yang berstatus sebagai ASN Parigi Moutong,” kata Abdul Gafur saat di temui di kantornya, Rabu, (17/01/2023).
Karena itu, Gafur menegaskan pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada PPK menentukan apakah tetap bertahan sebagai penyelenggara atau mematuhi himbauan bupati.
“Kami sifatnya pasif menyerahkan sepenuhnya ke personal apakah memilih tetap jadi PPK atau mengajukan pengunduran diri,”.
Menindak lanjuti himbauan Bupati ini, KPUD bakal melayangkan himbaun kepada PPK yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) baik guru PNS maupun guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“KPU akan tetap akan memberikan himbauan kepada PPK yang berprofesi ASN, meskipun kami pahami begitu himbauan itu terbit otomatis sudah diketahui oleh PPK bersangkutan,”.
Terkait terpilihnya ASN sebagai penyelenggara adhoc, Gafur menjelaskan, karena tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang.
Sementara aturan Mendagri dan himbauan bupati ada setelah KPUD melantik penyelenggara adhoc.
“Kalau kami sebenarnya lebih terikat pada peraturan yang hubungannya dengan pembentukan badan adhoc, misalnya UU nomor 7 tahun 2017, Peraturan KPU 8 tahun 2022 yang tidak memberi batasan didalamnya,” terangnya.
Sekadar untuk diketahui, sebanyak 8 orang ASN dilantik sebagai PPK, empat diantaranya adalah PPPK yang berstatus guru. WAN
