PARIGI MOUTONG – Sebanyak dua desa di Kabupaten Parigi Moutong, menerima sanksi pemotongan dana desa akibat mengabaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di tahun 2018.
“Desa yang terkena sanksi itu, yakni Desa Jononunu Kecamatan Parigi Tengah, dan Kayu Jati Kecamatan Ongka Malino,” ungkap pejabat fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Parigi Moutong, Imanuel Guntur Jaya, saat ditemui di Parigi, belum lama ini.
Dia mengatakan, pemberian sanksi dengan pemotongan anggaran kedua desa ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga, Dinas PMD tidak dapat mengintervensi ketetapan tersebut.
Imanuel menjelaskan, pemotongan anggaran atas sanksi itu, baru dilakukan di 2021. Sebab, pada tahun 2018 terjadi bencana gempa bumi dan tsunami.
Sehingga, Kemenkeu memberikan kebijakan kepada kedua desa dengan menunda pemotongan anggaran pada 2019, agar dapat digunakan untuk penanggulangan bencana.
“Kemudian di 2020 masuknya pandemi Covid-19, kembali diberikan penundaan pemotongan, baru di 2021 secara bertahap,” jelasnya.
Menurut dia, Dinas PMD telah menyampaikan kepada aparat desa masing-masing untuk memasukan LRA tersebut.
Namun, upaya yang dilakukan tak membuahkan hasil, Desa Kayu Jati tidak melaporkan penggunaan anggaran sebesar Rp770.716.000,- dan Desa Jononunu sebesar Rp206.450.000,-.
“Dana Desa Kayu Jati akan dipotong selama empat tahun lamanya. Pemotongan akan dilakukan pada pencairan tahap ketiga,” ucapnya.
Dia menekankan, persoalan tersebut terjadi bukan disebabkan oleh Kepala Desa (Kades) yang menjabat saat ini. Bahkan, penggunaan anggaran didua desa pun telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, hanya saja LRA yang terabaikan.
“Jadi ini bukan kesalahan Kades sekarang, tapi kelalaian pejabat sebelumnya. Kalau seperti Desa Kayu Jati, pejabat lamanya telah meninggal dunia. Sehingga, beban itu menjadi beban desanya,” pungkasnya. *theopini.id
