PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong menelusuri distribusi tambahan anggaran sekitar Rp220 miliar yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Penelusuran tersebut dilakukan untuk memastikan peruntukan anggaran pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk rincian kegiatan dan lokasi yang akan menerima manfaat dari tambahan alokasi pemerintah pusat tersebut.
Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Tonggiroh, mengatakan tambahan anggaran itu perlu dibahas bersama OPD terkait karena belum tercantum dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Ia menjelaskan, dalam kesepakatan KUA-PPAS, nilai anggaran yang dibahas berada pada kisaran Rp1,4 triliun. Namun, setelah masuk dalam RAPBD 2027, nilainya meningkat menjadi sekitar Rp1,6 triliun.
“Kesepakatan kita dalam KUA-PPAS angkanya sekitar Rp1,4 triliun. Kemudian dalam RAPBD menjadi Rp1,6 triliun sekian. Ada penambahan sekitar Rp220 miliar,” kata Alfres, ditemui usai rapat kerja Banggar dengan sejumlah OPD, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, perubahan tersebut terjadi setelah pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur alokasi transfer ke daerah. Tambahan anggaran itu tersebar pada sejumlah OPD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik.
Alfres menegaskan, DPRD perlu memperoleh penjelasan secara terperinci mengenai distribusi anggaran tersebut, mulai dari besaran alokasi hingga kegiatan yang akan dibiayai.
Meski alokasi DAK telah ditentukan pemerintah pusat, menurutnya, DPRD tetap perlu mengetahui secara jelas penempatan dan peruntukan anggaran sebelum memberikan persetujuan terhadap RAPBD.
“Agak tidak elok kalau ada penambahan anggaran tetapi kita belum mengetahui peruntukannya. Kita harus tahu anggaran itu ditempatkan di mana. Kalau nonfisik, berapa besarannya, kemudian untuk penyetaraan dan sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui,” ujarnya.
Senada dengan Alfres, Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menjelaskan tambahan alokasi tersebut baru diketahui setelah KUA-PPAS disahkan. Saat kesepakatan anggaran ditetapkan, pemerintah pusat belum menerbitkan PMK terkait alokasi transfer ke daerah.
“Pada saat itu, PMK belum turun. Setelah KUA-PPAS disahkan dan masuk ke RAPBD, barulah PMK tentang dana transfer umum dan dana alokasi khusus turun. Di dalamnya ternyata ada penambahan,” jelas Sayutin.
Karena itu, Banggar mengundang sejumlah OPD penerima alokasi DAK untuk memerinci distribusi anggaran, baik fisik maupun nonfisik.
OPD yang dimintai penjelasan di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Dinas Perpustakaan, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Sayutin mencontohkan, pada sektor pendidikan, DPRD ingin memastikan satuan pendidikan yang menjadi penerima DAK, termasuk rincian alokasi untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Sementara pada sektor pekerjaan umum, pembahasan diarahkan pada lokasi kegiatan penyediaan air minum, termasuk memastikan apakah anggaran tersebut diperuntukkan bagi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau kegiatan lainnya.
“Kita ingin mengetahui secara terperinci, kegiatan apa saja yang dibiayai, lokasinya di mana, dan daerah mana yang menerima manfaatnya,” katanya.
Sayutin menambahkan, penelusuran distribusi tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari pembahasan Banggar terhadap RAPBD 2027. DPRD berharap seluruh OPD segera menyampaikan hasil pembahasan agar tahapan penetapan anggaran dapat berjalan sesuai jadwal.
Setelah pembahasan di tingkat daerah, RAPBD masih harus melalui tahapan evaluasi gubernur. DPRD menargetkan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan paling lambat 22 Desember 2026.*







