JAKARTA, SONGULARA.COM – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong masih menghadapi kebutuhan penanganan 19.716 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Persoalan tersebut menjadi salah satu agenda yang disampaikan Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, saat melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan bersama Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Hutahayan, Erwin memaparkan kondisi perumahan sekaligus mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas program bantuan perumahan bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan, dari total 147.269 kepala keluarga (KK) di Parigi Moutong, terdapat backlog atau selisih antara kebutuhan hunian dan ketersediaan rumah sebanyak 34.968 KK.
Sementara itu, jumlah rumah tercatat sebanyak 112.300 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90.875 unit masuk kategori layak huni dan 21.426 unit lainnya merupakan rumah tidak layak huni.
Pada 2026, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah menjangkau 1.710 unit rumah. Bantuan tersebut terdiri atas 1.638 unit melalui APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), empat unit dari pemerintah provinsi, serta 68 unit dari pemerintah kabupaten.
Meski demikian, setelah pelaksanaan program tersebut masih terdapat 19.716 unit RTLH yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengusulkan perluasan program Inpres dan BSPS kepada pemerintah pusat agar penanganan rumah tidak layak huni dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Selain persoalan rumah tidak layak huni, Erwin juga menyampaikan kebutuhan penataan kawasan kumuh yang tercatat seluas 67,086 hektare. Kawasan tersebut tersebar di 12 kecamatan dan 21 desa/kelurahan.
Berdasarkan pembagian kewenangan, pemerintah kabupaten menangani kawasan seluas 27,995 hektare, pemerintah pusat 26,462 hektare, dan pemerintah provinsi 12,629 hektare.
Pemerintah daerah juga mengusulkan dukungan penataan kawasan kumuh serta pembangunan rumah susun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk rumah susun dan rumah khusus untuk pesantren.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah belum tuntasnya penyerahan aset prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah.
Dari 19 perumahan yang tercatat, belum ada yang menyelesaikan proses penyerahan aset PSU secara tuntas. Satu perumahan telah membuat berita acara penyerahan, tetapi asetnya belum tercatat sebagai aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Akibat belum diserahterimakan dan tercatat sebagai aset daerah, pemerintah belum dapat menganggarkan pemeliharaan maupun operasional PSU. Kondisi ini juga berisiko membuat aset dialihfungsikan atau dikuasai pihak lain,” jelas Erwin.
Persoalan tersebut juga menjadi perhatian dalam Rencana Aksi Monitoring Center for Prevention (MCSP) KPK. Meski demikian, pemerintah daerah telah memiliki payung hukum berupa peraturan daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2026.
Dalam penanganan kawasan permukiman, pemerintah daerah telah melaksanakan 60 paket penanganan PSU selama periode 2018-2026. Kegiatan tersebut terdiri atas 44 paket drainase, 15 paket rabat beton, dan satu paket pembangunan MCK.
Untuk penanganan lanjutan, pemerintah daerah mengusulkan kegiatan di 12 kecamatan dan 21 desa/kelurahan. Dukungan yang diminta meliputi rekomendasi daerah percontohan, penegasan kewenangan pengelolaan, pendampingan teknis, serta fasilitasi pembiayaan melalui CSR maupun hibah.
Melalui audiensi tersebut, pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperluas penanganan RTLH sekaligus mempercepat peningkatan kualitas kawasan permukiman di Parigi Moutong.*







