PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – DPRD Kabupaten Parigi Moutong memastikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Salah satu alokasi yang disiapkan mencapai sekitar Rp112 miliar untuk gaji PPPK guru.
Langkah tersebut diambil sembari menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat terkait skema pembiayaan gaji PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Tonggiroh, mengatakan pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum untuk menghapus alokasi anggaran tersebut. Karena itu, anggaran gaji PPPK tetap harus disiapkan dalam RAPBD 2027.
“Baik paruh waktu maupun penuh waktu, karena sampai detik ini belum ada payung hukum bagi kita untuk mengeluarkan anggaran tersebut. Jadi, tetap kita anggarkan,” kata Alfres saat ditemui usai rapat kerja Badan Anggaran, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah pihak, pemerintah daerah masih harus mengalokasikan anggaran untuk pembayaran gaji PPPK.
Penyesuaian baru dapat dilakukan apabila pemerintah pusat menerbitkan kebijakan atau regulasi yang mengatur pengalihan tanggung jawab pembiayaan tersebut.
Alfres menyebutkan, apabila nantinya pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK, anggaran yang telah disiapkan daerah berpotensi membuka ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan lainnya.
“Kalau nanti pusat mengambil alih pembiayaan tersebut, tentu ada ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Tetapi, kita belum tahu seperti apa kebijakannya,” ujarnya.
Menurut Alfres, ruang fiskal yang tersedia dari kemungkinan pengalihan pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong.
Ia menilai, prioritas pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kawasan perkotaan. Kebutuhan infrastruktur di wilayah kecamatan hingga desa juga harus mendapat perhatian, terutama akses jalan usaha masyarakat.
“Kita juga harus memperhatikan pemerataan, karena masih banyak jalan usaha di kecamatan hingga desa-desa yang perlu mendapat perhatian,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menegaskan anggaran gaji PPPK tetap harus disiapkan dalam RAPBD 2027 untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun penerbitan surat keputusan pengangkatan pegawai.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh mengambil risiko dengan menghilangkan alokasi tersebut sebelum ada kepastian kebijakan dari pemerintah pusat.
Ia memperkirakan, apabila pembiayaan gaji PPPK nantinya sepenuhnya dialihkan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat melakukan pergeseran anggaran paling lambat April 2027.
“Anggarannya tetap kita alokasikan untuk berjaga-jaga. Jangan sampai nanti surat keputusan mereka keluar pada Januari, sementara mereka sudah harus menerima gaji,” kata Sayutin.
Pembahasan alokasi gaji PPPK tersebut menjadi bagian dari pembahasan RAPBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2027 oleh Badan Anggaran DPRD bersama pemerintah daerah.*







