PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang masih membutuhkan penanganan menjadi salah satu persoalan yang dibawa Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, dalam audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan bersama Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Hutahayan, Erwin memaparkan kondisi infrastruktur daerah sekaligus mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganannya.
Dari total 1.603,89 kilometer jalan kabupaten, baru 502,37 kilometer atau 31,32 persen yang berada dalam kondisi baik. Sementara itu, sepanjang 977,73 kilometer atau 60,93 persen mengalami kerusakan berat.
Kondisi serupa juga terjadi pada infrastruktur jembatan. Dari total panjang 527,46 meter, sepanjang 284,12 meter atau 53,83 persen berada dalam kondisi baik, sedangkan 243,34 meter atau 46,17 persen mengalami kerusakan.
Selain rehabilitasi dan peningkatan jalan serta jembatan, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan 28 jembatan baru dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp68,09 miliar.
“Kami mengusulkan peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta sarana transportasi darat untuk memperlancar konektivitas antarwilayah,” kata Erwin dalam pemaparannya.
Menurutnya, kebutuhan infrastruktur tersebut berkaitan dengan kondisi geografis Parigi Moutong yang memiliki 23 kecamatan, 278 desa, dan lima kelurahan. Konektivitas antarwilayah menjadi kebutuhan penting untuk menunjang mobilitas masyarakat serta distribusi hasil produksi daerah.
Kebutuhan pembangunan juga mencakup sektor pertanian. Dari 9.587 hektare jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, sebanyak 4.337,16 hektare atau 45,24 persen mengalami kerusakan berat.
Kondisi jaringan irigasi tersebut menjadi salah satu kebutuhan penanganan untuk mendukung produktivitas pertanian, terutama dalam menunjang ketersediaan air bagi lahan pertanian masyarakat.
Pada sektor transportasi laut, pemerintah daerah turut mengusulkan penguatan pelabuhan pengumpan di Parigi, Tinombo, dan Moutong, optimalisasi Tol Laut, serta peningkatan layanan penyeberangan Toboli-Wakai.
Saat ini, Parigi Moutong memiliki tiga pelabuhan kelas III, yakni Pelabuhan Parigi, Tinombo, dan Moutong. Pelabuhan Parigi menjadi salah satu simpul Tol Laut sekaligus sarana pengangkutan beras dengan kapasitas 40 hingga 200 ton dalam setiap perjalanan.
Sementara itu, Pelabuhan Tinombo kembali beroperasi melalui layanan KM Kendhaga Nusantara 13.
Di luar kebutuhan peningkatan infrastruktur transportasi tersebut, Erwin juga membawa usulan pembangunan Rest Area Mensung di wilayah utara Parigi Moutong.
Usulan itu didasarkan pada posisi strategis kawasan Mensung yang berada di jalur penghubung antarkabupaten dan antarprovinsi, khususnya menuju Kabupaten Toli-Toli dan Provinsi Gorontalo.
Pemerintah daerah menyatakan telah menyiapkan lahan melalui proses land clearing. Denah, desain teknis, dan administrasi perencanaan juga telah tersedia.
Rest area tersebut direncanakan dilengkapi tempat kuliner, toilet, musala, dan area istirahat. Selain mendukung keselamatan perjalanan, fasilitas itu diharapkan menjadi ruang pemberdayaan UMKM serta promosi potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata daerah.
Untuk mempercepat realisasinya, pemerintah daerah mengusulkan dukungan pendanaan pemerintah pusat maupun provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau bantuan khusus daerah.
Melalui audiensi tersebut, Erwin berharap kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan transportasi dapat disinkronkan dengan program kementerian terkait sehingga konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di Parigi Moutong semakin didukung infrastruktur yang memadai.*







