Songulara
No Result
View All Result
  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Songulara
No Result
View All Result
Home Daerah

Perubahan RKPD 2026 Parigi Moutong Ditargetkan Rampung Agustus

Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
17 Juli 2026
Waktu Membaca: 2 mins baca
Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
19 September 2026
Perubahan RKPD 2026 Parigi Moutong Ditargetkan Rampung Agustus

Iqbal Karim, Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong. (Foto: IST)

PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, menargetkan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 rampung pada Agustus 2026.

Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, sekaligus mengakomodasi berbagai kebijakan baru dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

“Perubahan itu nanti akan mengakomodir kebijakan pusat maupun provinsi, tentunya sesuai dengan kewenangan kita. Dokumen perubahan ini nanti akan jadi dasar untuk mengubah APBD kita 2026 ini,” ujar Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal Karim, di Parigi, Rabu, 15 Juli 2026.

Menurut Iqbal, perubahan RKPD diperlukan karena terdapat dinamika kebijakan sejak awal tahun yang belum tertuang dalam dokumen perencanaan daerah yang telah disusun sebelumnya.

Baca Juga

Tekan Angka Kematian Ibu dan Anak, Pemkab Parigi Moutong Susun Rencana Aksi Daerah 2026-2029

Bappelitbangda Dorong Program TBC Masuk Perencanaan Pembangunan Daerah

Tekan Kematian Ibu dan Anak, Pemkab Parigi Moutong Petakan 73 Kegiatan dengan Kebutuhan Rp120 Miliar

Kebijakan baru yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, kata dia, harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Perubahan RKPD sebelum diterjemahkan ke dalam perubahan APBD.

“Kenapa harus dirubah, ini kan sejak awal tahun sampai dengan sekarang ini banyak dinamikanya, baik dari kebijakan pusat maupun provinsi yang belum tertuang dalam RKPD yang sudah selesai kita susun tahun lalu,” katanya.

Ia mencontohkan, apabila terdapat kebijakan baru di bidang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, kebijakan tersebut harus terlebih dahulu diakomodasi dalam Perubahan RKPD.

Saat ini, proses penyusunan dokumen tersebut terus dipacu agar sesuai target penyelesaian pada Agustus 2026. Penyusunannya dilakukan secara paralel dengan proses perubahan anggaran 2026 dan perencanaan pembangunan 2027.

“Ini sedang berjalan, targetnya kita selesaikan di Agustus 2026. Nanti berjalan paralel dengan penyusunan anggaran 2027 dan perubahan anggaran 2026,” jelasnya.

Sebelum memasuki tahapan perubahan RKPD, Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda telah menyelesaikan sejumlah agenda perencanaan, di antaranya penyusunan RKPD 2027 serta fasilitasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bappelitbangda juga melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah.

Iqbal mengatakan, hasil evaluasi dan dokumen perencanaan nantinya akan diintegrasikan ke dalam sistem informasi pemerintah daerah agar dapat diakses masyarakat.

“Mudah-mudahan nanti kalau sudah stabil website Pemda atau website Bappeda, semua dokumen perencanaan bisa kita unggah ke situ,” pungkasnya.*

Tag: BappelitbangdaRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
ShareTweetKirim
Redaksi Songulara

Redaksi Songulara

Sebelum

Gempa Bumi Terkini 6.2 M Guncang 198 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT

Sesudah

Program Stunting DASHAT dan Minlok DP3AP2KB Masuk Temuan BPK, DPRD Minta Inspeksi Khusus

TerkaitPostingan

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

20 November 2026
Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

18 November 2026

Artikel Terkini

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

20 November 2026
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
Cerdas Mendidik

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In