PARIGI MOUTONG – Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPRD Parigi Moutong menyoroti efektivitas belanja daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi tersebut menilai setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Fraksi Perindo melalui juru bicaranya, Yolanda Mambu, dalam rapat Paripurna DPRD Parigi Moutong, Selasa, (21/7).
Dalam pandangan akhir fraksinya, Fraksi Perindo menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD tidak hanya berbicara mengenai besarnya realisasi anggaran, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pertanggungjawaban APBD bukan sekedar laporan mengenai angka realisasi, tapi sebuah cerminan dari hasil sebuah kebijakan pemerintah,” ucap Yolanda Mambu.
Fraksi Perindo mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tertuang dalam jawaban bupati atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD. Komitmen tersebut mencakup perbaikan tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, efektivitas belanja daerah, serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, Fraksi Perindo menilai masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait efektivitas belanja daerah. Menurut fraksi Perindo, setiap program yang dibiayai APBD harus mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“ini harus ditingkatkan agar setiap program menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat”, katanya.
Selain efektivitas belanja, Fraksi Perindo juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), mempercepat penyelesaian kegiatan fisik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
Fraksi Perindo menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah agar tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Fraksi perindo akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan serta berpihak pada rakyat”, ujarnya.
Fraksi Perindo juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya realisasi anggaran. Keberhasilan tersebut harus tercermin melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, kemudahan akses layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, serta meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
“Perindo berharap setiap rupiah yang dikelola dalam APBD adalah amanah rakyat, olehnya kebijakannya harus mampu hadirkan kesejahteraan dan harapan bagi masyarakat”, pungkasnya.***
