PARIGI MOUTONG – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Muhammad Basuki, meminta pihak eksekutif memastikan kehadiran penuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD, karena dinilai menentukan efektivitas dan substansi pembahasan.
Permintaan tersebut disampaikan Muhammad Basuki dikarenakan masih minimnya kehadiran pejabat dan perangkat OPD dalam sejumlah pembahasan pansus DPRD Parigi Moutong sebelumnya.
Ia menegaskan, pembahasan LHP BPK membutuhkan kehadiran lengkap unsur OPD, baik pimpinan maupun pejabat teknis, agar setiap temuan dan rekomendasi dapat diklarifikasi secara menyeluruh.
“Kehadiran seluruh pejabat dan perangkat OPD sangat kami harapkan dalam setiap agenda pansus DPRD,” ujar Apt. Muhammad Basuki.
Anggota DPRD Parigi Moutong dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, ketidakhadiran OPD secara lengkap kerap menjadi kendala dalam kelancaran serta penyelesaian pembahasan pansus.
“Sering saya amati, banyak OPD tidak pernah hadir secara lengkap dalam pembahasan pansus sebelumnya,” katanya.
Menurutnya, dalam praktik selama ini, OPD sering hanya diwakili oleh pimpinan atau pejabat struktural tertentu tanpa melibatkan pejabat teknis yang memahami detail persoalan. Akibatnya, banyak pertanyaan penting tidak terjawab secara komprehensif karena hanya dikuasai oleh pejabat tertentu yang tidak hadir dalam forum pembahasan.
Untuk itu, ia meminta agar ke depan setiap OPD hadir dengan formasi lengkap dalam setiap agenda pansus DPRD, bukan sekadar perwakilan, guna mempercepat proses pembahasan serta memastikan seluruh persoalan dapat dituntaskan.
“Saya berharap ini bisa dilaksanakan dengan baik, agar tidak terulang seperti pelaksanaan pansus-pansus sebelumnya,” pungkasnya.*
