PARIGI MOUTONG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong bersama Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah menggelar diskusi strategis terkait sinergitas optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Bapenda Parigi Moutong, Rabu (5/11).
Kepala Bapenda Kabupaten Parigi Moutong, Mohammad Yasir, kepada Songulara, menjelaskan, pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami ingin memastikan bahwa setiap potensi pajak daerah dapat tergali dengan maksimal, baik melalui kolaborasi sistem, pertukaran data, maupun peningkatan kapasitas aparatur pajak di tingkat kabupaten,” ujar Mohammad Yasir.
Ia menambahkan, sinergitas dengan pemerintah provinsi sangat dibutuhkan mengingat sejumlah sektor pajak, seperti PKB dan BBNKB, dikelola oleh provinsi, namun hasilnya turut menjadi bagian penting bagi penerimaan kabupaten. Karena itu, penyamaan persepsi dan penyusunan langkah teknis bersama menjadi kunci agar realisasi penerimaan dapat terus meningkat.
“Opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan signifikan. Dengan adanya kolaborasi yang baik, kita bisa memastikan proses administrasi dan pelaporannya berjalan efisien, transparan, dan tepat sasaran,” tambah Yasir.
Selain membahas sektor kendaraan bermotor, diskusi juga menyoroti potensi pajak dari komoditas mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Menurut Yasir, sektor ini memiliki prospek besar di Parigi Moutong, terutama di wilayah dengan aktivitas penambangan material bangunan. Namun, tantangan di lapangan masih terkait dengan pendataan dan kepatuhan wajib pajak.
“Kami bersama Bapenda Provinsi akan memperkuat sistem pengawasan dan pendataan lapangan agar potensi pajak dari sektor MBLB dapat termonitor dengan baik. Pendapatan dari sektor ini nantinya diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik,” jelasnya.
Yasir menegaskan, optimalisasi penerimaan pajak bukan semata soal peningkatan angka, melainkan juga membangun kesadaran wajib pajak serta sistem tata kelola yang akuntabel dan modern.
“Prinsipnya, kami ingin menghadirkan tata kelola pajak daerah yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi lintas instansi seperti ini adalah bagian dari upaya menuju hal itu,” urainya.*
