PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyiapkan perubahan sistem pembayaran retribusi pasar dari penggunaan karcis manual menjadi kartu elektronik mulai 2027. Pasar Sentral Parigi akan menjadi lokasi percontohan penerapan sistem tersebut.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong digitalisasi transaksi sekaligus membenahi tata kelola pemungutan retribusi agar lebih transparan dan terukur.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mengatakan penggunaan kartu elektronik akan mengubah mekanisme pembayaran yang selama ini mengandalkan karcis dan uang tunai.
“Keuntungan pertama, kita tidak lagi mencetak karcis karena sudah menggunakan kartu. Petugas juga tidak lagi menerima uang tunai sehingga potensi kebocoran bisa kita minimalisir,” kata Erwin yang juga Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Parigi Moutong, saat ditemui di Kecamatan Mepanga, Rabu malam, 11 November 2026.
Menurut Erwin, sistem pemungutan secara manual selama ini masih memiliki celah dalam pelaksanaannya. Salah satunya, karcis terkadang tidak diberikan kepada pedagang meskipun mereka telah membayar retribusi.
Melalui penggunaan kartu elektronik, setiap transaksi nantinya akan tercatat secara otomatis. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memantau pembayaran dan jumlah penerimaan retribusi setiap hari tanpa sepenuhnya bergantung pada pencatatan manual.
Sistem tersebut juga memungkinkan pemerintah daerah memperoleh data jumlah pedagang yang aktif berjualan di pasar. Data transaksi dapat menjadi dasar untuk menghitung potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara lebih akurat.
“Misalnya, kalau tarif retribusi Rp2.000 dan jumlah pedagang 600 orang, berarti penerimaan bisa mencapai Rp1,2 juta dalam sehari. Dari situ kita bisa menghitung potensi penerimaan dalam satu bulan,” ujarnya.
Untuk menyiapkan penerapan sistem tersebut, Pemkab Parigi Moutong melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
Dalam koordinasi itu, Bank Indonesia meminta pemerintah daerah memilih salah satu bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung penyediaan kartu elektronik.
Pemkab Parigi Moutong kemudian menjalin komunikasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bank tersebut dipilih dengan mempertimbangkan banyaknya pedagang yang telah menjadi nasabah BRI. Meski demikian, pedagang yang bukan nasabah BRI tetap dapat menggunakan kartu tersebut.
Erwin menjelaskan, setiap pedagang nantinya akan memperoleh saldo awal sebesar Rp25.000 dalam kartu elektronik. Saldo tersebut akan berkurang setiap kali digunakan untuk membayar retribusi. Jika habis, pedagang perlu melakukan pengisian ulang atau top up agar kartu dapat kembali digunakan.
Sebelum sistem diterapkan, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia akan menyosialisasikan mekanisme pembayaran tersebut kepada para pedagang. Sosialisasi mencakup tata cara penggunaan kartu, manfaatnya, hingga cara mengisi ulang saldo.
Untuk memudahkan pedagang, BRI juga diharapkan menyediakan layanan pengisian saldo dengan mendatangi pedagang secara langsung sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor bank.
Erwin mengatakan, penerapan di Pasar Sentral Parigi merupakan tahap awal sebelum sistem pembayaran elektronik diperluas ke pasar lainnya. Jika pelaksanaannya berjalan baik, pemerintah daerah berencana menerapkan sistem serupa di pasar harian Desa Tolai, Kecamatan Torue, dan Pasar Kota Raya, Kecamatan Mepanga.
“Kita sasaran dulu pasar harian. Kalau ini bisa berjalan baik, kita akan meminta lagi dukungan Bank Indonesia. Mudah-mudahan cakupannya bisa diperluas, termasuk untuk retribusi lainnya,” pungkasnya.*
