PARIGI MOUTONG – Jumlah pemohon penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Parigi Moutong mengalami peningkatan dari hari biasanya.
Peningkatan ini, terjadi pasca pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kuota 2.718 untuk Kabupaten Parigi Moutong.
“Sampai saat ini, telah terhitung sebanyak 800 pemohon selesai membuat SKCK,” kata Kasat Intelkam Polres Parigi Moutong AKP Moh Fikri, dalam keterangan resminya di Parigi, Rabu, 8 Januari 2025.
Ia mengatakan, Polres Parigi Moutong berkomitmen akan memaksimalkan pengurusan SKCK hingga 100-150 per hari, untuk memenuhi kebutuhan para peserta PPPK yang baru saja dinyatakan lulus seleksi.
Untuk mengantisipasi meningkatnya pemohon penerbitan SKCK ini, pihaknya menyiapkan tambahan personel yang diperbantukan guna memaksimalkan pelayanan.
Sebelumnya, jumlah personel pelayanan berjumlah empat orang, kini ditambah menjadi delapan orang, dengan harapan dapat memaksimalkan pelayanan SKCK tersebut.
Ia pun menjelaskan, masa berlaku SKCK selama enam bulan sejak tanggal penerbitannya. Jika sudah melewati dan masih dibutuhkan, dapat dilakukan diperpanjang.
“Untuk memperoleh SKCK, pemohon dapat memilih dua cara. Pertama, bisa mendaftar langsung ke loket pelayanan SKCK di kantor Polisi. Kedua, secara online melalui portal resmi dengan mengunggah dokumen dibutuhkan, serta mengisi formulir sesuai dengan petunjuk,” jelasnya.
Kasat Intelkam juga menyampakan, pemohon akan dikenakan biaya sebesar Rp 30.000,-, dalam pengurusan SKCK tersebut.
Hal itu, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, untuk penerbitan SKCK baru maupun yang memperpanjang.
“Biaya tersebut, harus disetorkan kepada petugas Kepolisian setempat,” imbuhnya.
Dengan adanya informasi mengenai persyaratan dan biaya ini, ia berharap masyarakat dapat lebih mudah memahami tata cara pembuatan SKCK, dan ketentuan yang berlaku.
“Polres Parigi Moutong, dalam hal ini juga berkomitmen akan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di tengah tingginya kebutuhan SKCK untuk pemberkasan PPPK,” pungkasnya. *
