PARIGI MOUTONG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang penyelesaian polemik Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diagendakan Komisi II DPRD Kabupaten Parigi Moutong, ditunda.
“Kami sudah mengagendakan pembahasan Perda LP2B pada RDP hari ini, dan telah mengundang OPD mitra komisi II, yang mengusulkan Perda itu. Namun, terpaksa kami tunda,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Parigi Moutong, Mohammad Zain, saat di temui di Parigi, Rabu, 30 Maret 2022.
Dia mengatakan, penundaan atas RDP Perda LP2B dilakukan karena, kepala dinas dan kepala bidang terkait pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), tidak dapat menghadiri rapat tersebut.
Rencananya, RDP tersebut akan kembali menjadwalkan pada awal pekan depan. Hal itu, berdasarkan hasil kesepakatan pihaknya dengan DTPHP.
“Tadi yang hadir hanya kepala seksi di OPD itu, makanya saya tunda dulu. Kepala dinas juga sudah berkomunikasi dengan saya via telpon, menyampaikan tidak dapat hadir dan menjadwalkan kembali pekan depan,” ujarnya.
Menurut dia, RDP tersebut sangat penting dilaksanakan, sebab segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan mitranya akan bermuara di Komisi II.
Kemudian, apapun hasil dari RDP tentang Perda LP2B, akan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Rapat ini sangat penting dilaksanakan, apalagi hal itu berkaitan dengan kepentinga orang banyak,” ucapnya.
Dia menyebut, dibentuknya Perda LP2B itu untuk menjaga lahan pertanian, agar tidak dialih fungsikan. Hanya saja, data tentang luasan lahan dalam peraturan itu banyak yang bermasalah, sehingga harus segera ditindaklanjuti.
“Insya allah usai pembahasan ini ada titik terangnya. Karena saya lihat disini selisih LP2B Parimo dengan LP2B Provinsi Sulawesi Tengah sangat jauh. Kabupaten 28 ribu hektar, sedangkan provinsi hanya 22 hektar sekian,” kata dia.
Zain berharap, tindak lanjut yang dilakukan bersama antara DPRD dan pemerintah, dapat mengasilkan Perda yang benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan bagi masyarakat.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat Kabupaten Parimo, mendesak DPRD setempat segera merevisi Perda LP2B. Pasalnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat menolak mendaftarkan sertifikat ratusan lahan milik masyarakat, akibat dampak dari pengesahan Perda LP2B pada 2021.
“Setelah menerima laporan dan melakukan pengecekan langsung ke BPN, ternyata benar. Proses kepengurusan lahan sertifikasi masyarakat, menemui kendala karena bunyi sertifikat itu lahan pertanian. Tidak bisa disertifikatkan, karena berkaitan dengan alih fungsi lahan yang sudah di backup dengan Perda LP2B,” ungkap perwakilan masyarakat Kabupaten Parimo, Arif Alkatiri, Jum’at 18 Maret 2022. *theopini.id
