PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong berencana menyiapkan bantuan biaya pendidikan bagi tenaga medis yang menempuh pendidikan dokter spesialis. Program ini disiapkan sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di rumah sakit daerah.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Irwan, SKM, M.Kes mengatakan Pemkab selama ini mengalami kesulitan mendatangkan dokter spesialis untuk bertugas di rumah sakit milik daerah.
“Karena memang sulit mendatangkan dokter spesialis di RSUD Raja Tombolotutu dan RSUD Buluye Napoae di Kabupaten Parigi Moutong,” ujar Irwan ditemui di ruang kerjanya, Senin, 9 Maret 2026.
Ia menjelaskan, gagasan tersebut merupakan hasil pemikiran Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong dalam mencari solusi jangka panjang atas kekurangan tenaga dokter spesialis di daerah tersebut.
Menurutnya, Pemkab berencana memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa kedokteran yang sedang menempuh tahap akhir pendidikan dokter spesialis.
“Setelah dibiayai pemerintah daerah selama satu tahun, mahasiswa tersebut akan diikat dengan kontrak kerja untuk mengabdi di rumah sakit yang ada di Kabupaten Parigi Moutong,” jelasnya.
Irwan mengungkapkan, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan untuk mendatangkan dokter spesialis. Namun, langkah tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal.
“Sebab, kalau tidak seperti itu, sulit mendapatkan dokter spesialis. Meskipun sudah diiming-imingi berbagai tawaran kontrak kerja di dua rumah sakit tersebut, tetap saja belum ada yang berminat,” katanya.
Karena itu, Pemkab berencana memprioritaskan putra daerah yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis untuk mendapatkan bantuan biaya pada tahun terakhir pendidikan. Setelah menyelesaikan studi, mereka diharapkan kembali dan bekerja di Kabupaten Parigi Moutong.
Irwan menambahkan, Pemkab selama ini juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah universitas untuk menghadirkan dokter residen di rumah sakit daerah.
Selain itu, pemerintah daerah turut bekerja sama dengan dokter dari kabupaten sekitar, seperti Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, serta tenaga dokter dari RSUD Anuntaloko Parigi. Namun langkah tersebut belum cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis secara berkelanjutan.
“Karena sebenarnya fasilitas kesehatan sudah ada, hanya saja kendalanya pada ketersediaan dokter spesialis. Akibatnya, pasien sering kali harus dirujuk ke rumah sakit lain,” ujarnya.
Melalui skema bantuan pendidikan tersebut, Pemkab Parigi Moutong berharap kebutuhan dokter spesialis di Kabupaten Parigi Moutong dapat terpenuhi sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi lebih merata.
Ia juga menilai skema pembiayaan pada tahun terakhir pendidikan dokter spesialis lebih realistis bagi kemampuan keuangan daerah dibandingkan harus menanggung seluruh biaya pendidikan sejak awal. *
