Songulara
No Result
View All Result
  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Songulara
No Result
View All Result
Home Daerah

Inspektorat Daerah Minta Dinkes Ubah Sistem Transaksi Keuangan

Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
20 Februari 2022
Waktu Membaca: 1 min baca
Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
20 Februari 2022

PARIGI MOUTONG -Inspektorat Daerah Parigi Moutong, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengubah sistem transaksi keuangan yang selama ini diterapkan dalam proses pembayaran dana jasa medis.

“Dari hasil pengamatan kami, banyak kelemahan dalam sistem transaksi keuangan di Dinkes. Sehingga, saya telah menyarankan kepada mereka untuk menghindari pembayaran secara tunai,” ungkap Inspektur Inspektorat Daerah Parigi Moutong, Adrudin Nur, saat ditemui di Parigi, belum lama ini.

Dia mengatakan, sebaiknya pembayaran jasa medis dilakukan dengan sistem non tunai atau transfer ke rekening Puskesmas.

Hal itu, dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran, oleh oknum tertentu.

Baca Juga

Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

Dinkes Parigi Moutong Bawa Pulang Empat Penghargaan Kesehatan pada Momentum HKN ke-62

HKN ke-62, Dinkes Parigi Moutong Siapkan Empat Agenda untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

“Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata dia.

Pihaknya juga menyarankan Dinas Kesehatan untuk memperbaiki sistem realisasi dana non kapitasi jasa medis, sebab selama ini terjadi penumpukan pembayaran dipenghujung tahun.

Sehingga, dapat mengakibatkan kesalahan administrasi hingga bisa menjadi celah terjadinya pelanggaran hukum.

“Kalau sistem realisasi dana non kapitasi ini tidak diubah, akan mengakibatkan kejadian berulang setiap tahun,” ungkapnya.

Kemudian, Dinas Kesehatan juga sebaiknya menambah jumlah tim verifikator, yang bertugas memvarifikasi SPJ tenaga medis, untuk mengajuan klaim dana non kapitasi.

Sehingga, tahapan dan proses pengajuan klaim dana non kapitasi terselesaikan lebih cepat dari sebelumnya.

Selain itu, Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola anggaran besar, sebaiknya memiliki brangkas, untuk penyimpanan uang.

“Memiliki brangkas, itu penting. Uang yang dicairkan tidak lagi dipegang oleh bendahara, atau orang tertentu, agar menghindari penyimpangan,” pungkasnya. *theopini.id

Tag: Adrudin NurDinkes Parigi MoutongInspektoratJasa MedisPuskesmas
ShareTweetKirim
Redaksi Songulara

Redaksi Songulara

Sebelum

Penjelasan BPJS Mengenai Tarif dan Alur Pencairan Dana Jasa Medis Puskesmas

Sesudah

Pemda Parigi Moutong Gelar Vaksinasi Booster

TerkaitPostingan

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

20 November 2026
Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

18 November 2026

Artikel Terkini

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

20 November 2026
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
Cerdas Mendidik

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In