PARIGI MOUTONG – Kabar gembira bagi para pekerja di Kabupaten Parigi Moutong. Betapa tidak, Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang sebelumnya berkutat di angka Rp 680.000, kini naik menjadi Rp 2.445.950 melalui keputusan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Parigi Moutong, di Hotel Oktaria Parigi, Senin (18/11).
Ketua Dewan Pengupahan, H. Ardi Kadir S.Pd MM memimpin langsung sidang yang berlansung cukup alot itu.
Kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) tersebut juga diikuti oleh perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Kabupaten Parigi Moutong, perwakilan pengusaha, serta perwakilan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebelumnya, kegiatan dibuka oleh Bupati Parigi Moutong diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kamiludin Passau.
Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa penetapan upah minimum perlu dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hak upah pekerja untuk menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja, agar tidak terjadi upah pekerja yang tidak merata.
Selain itu, penetapan upah minimum dilaksanakan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan adanya eksploitasi pekerja oleh pengusaha yang memanfaatkan kondisi pakar akumulasi demi mendapatkan keuntungan dan untuk menghindari terjadinya kemiskinan absolut para pekerja.
Bupati berharap rapat dewan upah minimum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020, dapat menyepakati penentuan upah yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
“Kebijakan pengupahan harus diarahkan, untuk menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja,” tandas Bupati.
