Songulara
No Result
View All Result
  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Songulara
No Result
View All Result
Home Uncategorized

Moutong dan Tomini Raya Masuk DOB Prioritas

songularaolehsongulara
17 Oktober 2016
Waktu Membaca: 2 mins baca
songularaolehsongulara
17 Oktober 2016

PARIGI MOUTONG– Kabar gembira bagi warga di wilayah utara Kabupaten Parigi Moutong. Sebab, rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) yakni Kabutane Moutong dan Kabupaten Tomini Raya bakal diprioritaskan. Kabupaten Moutong dan Kabupaten Tomini Raya menjadi bagian dari 87 daerah yang diusulkan Daerah Otonomi Baru (DOB) prioritas.

Masuknya dua calon DOB tersebut karena telah mendapatkan Amanat Presiden (Ampres) yang merupakan syarat untuk menjadi skala prioritas.

Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu mengatakan, saat ini berkas dua calon kabupaten ini sudah diterima DPD RI dan tinggal menunggu sidang ditingkat DPR.

Namun pelaksanaan pembahasan ini baru bisa dilakukan apabila rancanangan undang-undang (UU) tentang pembangunan penataan daerah/wilayah sudah selesai dilakukan.

Baca Juga

Parigi Moutong Siapkan Strategi Jemput Sampel Dahak untuk Deteksi TBC

Pemeriksaan TBC di Parigi Moutong Baru 46 Persen, Pemkab Bidik 80 Persen

Anwar Hafid Minta Bupati Awasi MBG di Wilayah 3T, Laporan Tertulis Jadi Sorotan

Menurut Samsurizal, bila UU itu keluar, selanjutnya di tahun 2017, Komisi II DPR RI baru akan membantu melaksanakan pembahasan berkas dua calon DOB dan puluhan calon DOB lainnya.

Bupati mengaku belum bisa memberikan informasi terkait kejelasan dan waktu pembahasan akan dilakukan, karena masih menunggu pembahasan UU pembangunan penataan daerah itu.

Kata dia, jika UU tersebut sudah disahkan, maka secara otomatis berkas pemekaran calon DOB khususnya yang sudah memiliki Ampres akan ditindak lanjuti.

Menanggapi wacana yang beredar terkait DOB hanya dijadikan komoditi politik, Samsurizal hanya menjawab santai dengan mengatakan bahwa diketuknya palu terkait usulan calon DOB itu bukan urusannya.

Sebab yang membahas dan menentukan apakah usulan itu diterima dan tidak adalah kewenangan DPR RI, bukan panitia pemekaran ataupun dirinya sebagai Bupati.

“Kita dari pihak panitia pemekaran dan pemerintah sudah semaksimal mungkin bekerja dan memperjuangkan pemekaran dua calon DOB tersebut. Namun sekarang masih diberlakukan moratorium oleh pemerintah pusat, sehingga semua kebijakan pemekaran tergantung pemerintah pusat,” terangnya.

Samsurizal berharap semua masyarakat khususnya masyarakat di wilayah utara agar lebih bersabar menunggu keputusan pemerintah pusat. Yang pasti pihaknya yakin jika dua calon DOB akan mekar, namun dalam waktu yang belum diketahui.

Sementara, Ketua DPRD Parigi Moutong, Santo SE, yang juga menghadiri acara tersebut mengutip perkataan Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo pada pertemuan tersebut, disampaikan kepada seluruh daerah untuk sabar menunggu.

Pertemuan yang berlangsung digedung Nusantara V DPD RI tersebut berlangsung selama satu hari dan di hadiri oleh seluruh daerah yang mengusulkan calon DOB se-Indonesia.

Terkait dengan pemekaran, dirinya mencontohkan beberapa daerah yang siap untuk dimekarkan, salah satu diantaranya yakni Kabupaten Bogor. Daerah itu memiliki jumlah penduduk sebanyak 5,5 juta jiwa, namun hingga kini juga belum mekar.

“Bisa dibayangkan dengan penduduk sebanyak itu bagaimana padatnya daerah itu. Semuanya harus masih berjuang dan bersabar lagi, harus lebih siap lagi agar dua calon kabupaten yang dilahirkan tidak dalam keadaan prematur,” ungkapnya.

Sebagai pihak legislatif dan representasi masyarakat, pihaknya selalu mendukung dan mendorong secara politik. Namun kembali lagi, semua penentu kebijakan pemekaran berada ditingkat pemerintah pusat.

Jika moratorium telah buka, maka secara otomatis katanya dua kabupaten yang diajukan Pemda Parigi Moutong akan segera menerima kejelasan pemekaran.

“Bukan hanya daerah kita yang menunggu, seluruh daerah se Indonesia pun menunggu kepastian waktu moratorium itu,” ujarnya. FARA

ShareTweetKirim
songulara

songulara

Sebelum

Posisi Aman Pejabat Eselon

Sesudah

APBD-P 2016, DPRD Dapat ‘Jatah’ Rp4 M

TerkaitPostingan

Perumda Disiapkan, Pemkab Parigi Moutong Bidik Potensi SDA untuk Tambah PAD

Perumda Disiapkan, Pemkab Parigi Moutong Bidik Potensi SDA untuk Tambah PAD

15 September 2026
Pemkab Parigi Moutong Integrasikan Data Tanah dan Pajak, Bidik Wajib Pajak Belum Terdata

Pemkab Parigi Moutong Integrasikan Data Tanah dan Pajak, Bidik Wajib Pajak Belum Terdata

15 September 2026
Kejari Parigi Moutong Targetkan Pendampingan Jaga Desa di 80 Desa pada 2026

Kejari Parigi Moutong Targetkan Pendampingan Jaga Desa di 80 Desa pada 2026

5 Maret 2026
PBB Jadi Andalan, Bapenda Parigi Moutong Tingkatkan Pendataan Objek Tanah

PBB Jadi Andalan, Bapenda Parigi Moutong Tingkatkan Pendataan Objek Tanah

3 Februari 2026
ASN Bapenda Aksi Bersih di Pasar Sentral Parigi

ASN Bapenda Aksi Bersih di Pasar Sentral Parigi

15 Desember 2025
30 Koperasi Terbentuk di Tiga Desa di Parigi Moutong

30 Koperasi Terbentuk di Tiga Desa di Parigi Moutong

10 April 2025

Artikel Terkini

Parigi Moutong Siapkan Strategi Jemput Sampel Dahak untuk Deteksi TBC

Parigi Moutong Siapkan Strategi Jemput Sampel Dahak untuk Deteksi TBC

16 Oktober 2026
Pemeriksaan TBC di Parigi Moutong Baru 46 Persen, Pemkab Bidik 80 Persen

Pemeriksaan TBC di Parigi Moutong Baru 46 Persen, Pemkab Bidik 80 Persen

16 Oktober 2026
Anwar Hafid Minta Bupati Awasi MBG di Wilayah 3T, Laporan Tertulis Jadi Sorotan

Anwar Hafid Minta Bupati Awasi MBG di Wilayah 3T, Laporan Tertulis Jadi Sorotan

16 Oktober 2026
Erwin Burase Lantik 18 Pejabat Eselon II Parigi Moutong, Ini Daftar Lengkapnya

Erwin Burase Lantik 18 Pejabat Eselon II Parigi Moutong, Ini Daftar Lengkapnya

16 Oktober 2026
Erwin Burase Ancam Nonjob Pejabat yang Berkinerja Buruk, Evaluasi Bisa dalam Tiga Bulan

Erwin Burase Ancam Nonjob Pejabat yang Berkinerja Buruk, Evaluasi Bisa dalam Tiga Bulan

16 Oktober 2026
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
Cerdas Mendidik

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In