PARIGI MOUTONG– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong mendapat ‘jatah’ Rp4 milyar pada APBD Prubahan Tahun 2016. Angka ini sedikit lebih kecil dari usulan DPRD sebelumnya yakni Rp9 milyar.
Besaran anggaran ini sempat menjadi perdebatan hangat antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bahkan pembahasannya harus melalui penundaan saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2016 dilakukan.
Ketua DPRD Parigi Moutong, Santo SE menjelaskan, tambahan anggaran tersebut bukan untuk kepentinghan pribadi, namun untuk keperluan pemerintah.
Santo mencontohkan seperti proses pembahasan pengajuan empat rancanangan peraturan daerah (Raperda). Untuk membahas satu raperda saja bisa menelan anggaran Rp400juta-Rp500 juta.
Apabila ada empat raperda, tentunya akan menghabiskan anggaran hingga mencapai Rp2 milyar lebih.
“Besarnya biaya selama memproses raperda karena kami harus melakukan konsultasi ke Jakarta dan konsultasinya itu tidak main-main,” ujar Santo kepada Songulara, belum lama ini.
Menunjang usulan raperda pemerintah tahun ini dan raperda APBD 2017 nantinya, menurut Santo, memerlukan biaya perjalanan konsultasi dan Rp4 milyar ketambahan yang didapatkan inilah yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan itu.
“Kami baru saja mengundang pihak TAPD untuk membahas terkait ketambahan anggaran. Angka Rp4 milyar ini mungkin dianggap besar. Namun setelah diplot ternyata tidak seperti yang diharapkan. Kasihan sekali saya melihat ketambahan anggaran cuma seperti itu,” keluhnya.
Kondisi memprihatinkan tambahnya terlihat dari jatah konsultasi ditingkat propinsi yang terbilang sedikit. Untuk konsultasi di propinsi, pihaknya hanya mendapat satu kali jatah konsultasi.
Sementara asistensi anggaran ditingkat propinsi bisa terjadi sampai dua kali, yakni asistensi untuk APBD-P 2016 dan RAPBD 2017.
“Bahkan untuk perjalanan tujuan DOB ke Jakarta kemarin kami masih ngutang. Tetap dilakukan karena kami wajib hadir, mau tidak mau harus hadir walaupun harus ngutang,” terangnya.
Namun ia memaklumi jika anggaran untuk DPRD hanya sebatas itu meski konsekuensinya banyak anggaran kebgiatan mereka harus dikurangi. FARA
