PARIGI MOUTONG – Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Ham (STIH-Ham) melakukan aksi demonstrasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Parigi Moutong, Senin (18/9).
Mereka menyoroti buruknya sistim pelayanan masyarakat dalam pengurusan E-KTP, akte kelahiran serta mengeluhkan sistem pengambilan nomor antrian. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pelayanan di instansi tersebut harus sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Mudahkan masyarakat dalam berurusan, jangan disusahkan,” kata perwakilan pendemo, Asrul Idrus kepada Songulara.
Menerima pendemo, Kepala Dinas Dukcapil Parigi Moutong, Lewis mengatakan, pihaknya sudah menjalankan pelayanan sesuai prosedur. Termasuk penerapan nomor antrian yang selalu masuk dalam pengawasan, sehingga pembagianya merata dan tidak ada pembeda-bedaan.
Ia mengakui memang sebelumnya ada kesalahan dalam pelaksanaan antrian. Hal itu dikarenakan ada masyarakat yang datang mengambil nomor antrian lebih pagi antara pukul 05:00 hingga pukul 07.00 Wita. Sementara pembagiannya baru dilakukan pada pukul 07.30 Wita, sesuai dengan jam kantor.
“Bila perlu saya meminta kepada adik-adik mahasiswa bisa datang setiap hari dikantor kami untuk mengawasi staf dalam melakukan pelayanan. Supaya adik-adik juga tahu bagaimana sistem pelayanan yang kami lakukan, apakah itu sesuai dengan apa yang kalian duga sebelumnya atau tidak,” terangnya.
Untuk pengurusan KTP dan KK katanya memang membeludak, karena kedua dokumen kependudukan tersebut kerap digunakan untuk semua level kepentingan. Makanya pihak berupaya hingga bulan Desember 2017, semua pengurusan dokumen tersebut diselesaikan secara bertahap. AKSA
