PARIGI MOUTONG – Kabar baik, Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong akan menerima kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sebesar Rp60,6 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Parigi Moutong, Mohammad Yasir, mengatakan besaran kurang salur tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025.
“Berdasarkan PMK Nomor 120 Tahun 2025, besaran kurang salur DBH Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp60.656.953.000,” ujar Yasir di Parigi, Senin (18/5/2026).
Ia merincikan, nilai tersebut terdiri dari kurang salur DBH tahun 2023 sebesar Rp15,8 miliar dan kurang salur DBH tahun 2024 sebesar Rp44,8 miliar.
Menurut Yasir, DBH itu bersumber dari sejumlah sektor penerimaan negara, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), minyak dan gas bumi, mineral dan batu bara (minerba), kehutanan, perkebunan, hingga Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Ia menjelaskan, kurang salur DBH terjadi karena realisasi penerimaan negara pada akhir tahun lebih besar dibandingkan proyeksi awal yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Misalnya proyeksi pendapatan negara Rp10 miliar, ternyata realisasinya melebihi target. Selisih itu yang kemudian menjadi kurang salur DBH untuk daerah,” jelasnya.
Meski demikian, penyaluran DBH tetap mengacu pada proyeksi yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan.
Untuk mempercepat penyaluran, Pemda Parigi Moutong telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Langkah itu dilakukan karena kondisi fiskal daerah masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk mendukung program pembangunan.
Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu PMK khusus yang mengatur mekanisme penyaluran kurang salur DBH tersebut.
“Kami masih menunggu PMK penyalurannya, apakah nanti disalurkan seluruhnya atau ada mekanisme lain,” katanya.
Selain menerima kurang salur DBH, Yasir menambahkan Pemda Parigi Moutong juga memiliki kewajiban mengembalikan kelebihan salur DBH sebesar Rp6 miliar kepada pemerintah pusat.
“Karena Parigi Moutong juga tercatat memiliki lebih salur sekitar Rp6 miliar yang harus dikembalikan ke negara,” pungkasnya.*
