Songulara
No Result
View All Result
  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Songulara
No Result
View All Result
Home Daerah

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
19 November 2026
Waktu Membaca: 2 mins baca
Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

Rapat kerja Banggar DPRD Parigi Moutong dengan sejumlah OPD, Kamis (19/11/2026). (Foto: TheOpini/IST)

PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong menelusuri distribusi tambahan anggaran sekitar Rp220 miliar yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.

Penelusuran tersebut dilakukan untuk memastikan peruntukan anggaran pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk rincian kegiatan dan lokasi yang akan menerima manfaat dari tambahan alokasi pemerintah pusat tersebut.

Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Tonggiroh, mengatakan tambahan anggaran itu perlu dibahas bersama OPD terkait karena belum tercantum dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Ia menjelaskan, dalam kesepakatan KUA-PPAS, nilai anggaran yang dibahas berada pada kisaran Rp1,4 triliun. Namun, setelah masuk dalam RAPBD 2027, nilainya meningkat menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Baca Juga

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

PSU Perumahan Belum Diserahkan, Disperkim Parigi Moutong Siapkan Regulasi

Target PAD Parigi Moutong Naik 45,2 Persen, BLUD Puskesmas Jadi Andalan

“Kesepakatan kita dalam KUA-PPAS angkanya sekitar Rp1,4 triliun. Kemudian dalam RAPBD menjadi Rp1,6 triliun sekian. Ada penambahan sekitar Rp220 miliar,” kata Alfres, ditemui usai rapat kerja Banggar dengan sejumlah OPD, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, perubahan tersebut terjadi setelah pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur alokasi transfer ke daerah. Tambahan anggaran itu tersebar pada sejumlah OPD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik.

Alfres menegaskan, DPRD perlu memperoleh penjelasan secara terperinci mengenai distribusi anggaran tersebut, mulai dari besaran alokasi hingga kegiatan yang akan dibiayai.

Meski alokasi DAK telah ditentukan pemerintah pusat, menurutnya, DPRD tetap perlu mengetahui secara jelas penempatan dan peruntukan anggaran sebelum memberikan persetujuan terhadap RAPBD.

“Agak tidak elok kalau ada penambahan anggaran tetapi kita belum mengetahui peruntukannya. Kita harus tahu anggaran itu ditempatkan di mana. Kalau nonfisik, berapa besarannya, kemudian untuk penyetaraan dan sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui,” ujarnya.

Senada dengan Alfres, Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menjelaskan tambahan alokasi tersebut baru diketahui setelah KUA-PPAS disahkan. Saat kesepakatan anggaran ditetapkan, pemerintah pusat belum menerbitkan PMK terkait alokasi transfer ke daerah.

“Pada saat itu, PMK belum turun. Setelah KUA-PPAS disahkan dan masuk ke RAPBD, barulah PMK tentang dana transfer umum dan dana alokasi khusus turun. Di dalamnya ternyata ada penambahan,” jelas Sayutin.

Karena itu, Banggar mengundang sejumlah OPD penerima alokasi DAK untuk memerinci distribusi anggaran, baik fisik maupun nonfisik.

OPD yang dimintai penjelasan di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Dinas Perpustakaan, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sayutin mencontohkan, pada sektor pendidikan, DPRD ingin memastikan satuan pendidikan yang menjadi penerima DAK, termasuk rincian alokasi untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sementara pada sektor pekerjaan umum, pembahasan diarahkan pada lokasi kegiatan penyediaan air minum, termasuk memastikan apakah anggaran tersebut diperuntukkan bagi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau kegiatan lainnya.

“Kita ingin mengetahui secara terperinci, kegiatan apa saja yang dibiayai, lokasinya di mana, dan daerah mana yang menerima manfaatnya,” katanya.

Sayutin menambahkan, penelusuran distribusi tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari pembahasan Banggar terhadap RAPBD 2027. DPRD berharap seluruh OPD segera menyampaikan hasil pembahasan agar tahapan penetapan anggaran dapat berjalan sesuai jadwal.

Setelah pembahasan di tingkat daerah, RAPBD masih harus melalui tahapan evaluasi gubernur. DPRD menargetkan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan paling lambat 22 Desember 2026.*

Tag: Badan Anggaran (Banggar)DPRD Parigi MoutongRAPBD
ShareTweetKirim
Redaksi Songulara

Redaksi Songulara

Sebelum

Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

Sesudah

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

TerkaitPostingan

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

18 November 2026
Dinkes Parigi Moutong Bawa Pulang Empat Penghargaan Kesehatan pada Momentum HKN ke-62

Dinkes Parigi Moutong Bawa Pulang Empat Penghargaan Kesehatan pada Momentum HKN ke-62

12 November 2026

Artikel Terkini

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

20 November 2026
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
Cerdas Mendidik

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In