PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong Erwin Burase turun langsung meninjau kondisi warga korban banjir yang masih menempati Hunian Sementara (Huntara) di Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu, Rabu (7/10/2026). Pemerintah kini menyiapkan penyelesaian hunian tetap bagi warga yang terdampak banjir 2024 tersebut.
Dalam kunjungannya, Erwin berdialog langsung dengan warga yang masih bertahan di sejumlah tenda. Sekitar delapan kepala keluarga (KK) diketahui masih menempati Huntara di lokasi tersebut.
“Kondisinya memang sangat memprihatinkan. Bahkan tadi ada yang sakit,” kata Erwin seusai meninjau kondisi warga.
Warga kemudian menyampaikan kondisi serta berbagai persoalan yang mereka hadapi selama hampir dua tahun tinggal di Huntara setelah banjir melanda Sibalago pada 2024.
Erwin mengatakan, pemerintah tengah menyelesaikan persoalan hunian warga melalui pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Menurut dia, salah satu tahapan penting berupa penyediaan lahan kini telah diselesaikan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
“Lahannya sudah dibebaskan. Untuk pembangunannya, pemerintah provinsi akan melakukan proses lelang melalui APBD Perubahan tahun ini,” ujar Erwin.
Dengan tersedianya lahan dan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Erwin berharap pembangunan Huntap dapat segera masuk tahap pelaksanaan.
Ia mengatakan, proses tersebut perlu berjalan lancar agar warga yang masih tinggal di Huntara dapat segera menempati hunian yang lebih layak.
20 Korban Masuk Penanganan Pemerintah
Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong Rivai mengatakan, terdapat 20 korban banjir di Desa Sibalago yang masuk dalam penanganan pemerintah.
Dari jumlah tersebut, tiga korban telah mendapatkan bantuan pembangunan rumah melalui APBD Kabupaten Parigi Moutong. Ketiga rumah tersebut kini telah ditempati.
Sementara 17 korban lainnya menjadi penerima manfaat bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Dari 17 ini, lima rumah dibangun di lahan milik mereka sendiri dan 12 rumah dibangun di lahan yang sudah dibebaskan Pemda Parigi Moutong,” jelas Rivai.
Menurut Rivai, persoalan pembangunan Huntap bagi korban banjir Sibalago sebenarnya telah direncanakan sejak setelah bencana pada 2024.
Saat itu, para korban direncanakan memperoleh bantuan pembangunan Huntap dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, bantuan tersebut tidak terealisasi karena pemerintah daerah belum memiliki lahan yang siap digunakan.
BNPB memberikan waktu tiga bulan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk ketersediaan lahan.
“Waktu itu tidak ada lahan yang siap. Karena waktunya hanya tiga bulan, persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga bantuan itu batal dengan sendirinya,” kata Rivai.
Kini, persoalan lahan tersebut telah ditangani pemerintah daerah. Sebanyak 12 rumah bagi penerima manfaat akan dibangun di lahan yang telah dibebaskan Pemkab Parigi Moutong, sementara lima rumah lainnya dibangun di atas lahan milik warga.
Di tengah proses penyelesaian hunian korban bencana lama, persoalan banjir kembali terjadi di Kecamatan Toribulu.
Banjir pada 25 dan 27 September 2026 berdampak pada enam desa, yakni Tomoli Utara, Toribulu Selatan, Singura, Sibalago, Sienjo, dan Tomoli Selatan.
Berdasarkan pendataan BPBD Parigi Moutong, sekitar 175 KK terdampak banjir tersebut.
Kondisi itu membuat Erwin meminta penanganan banjir tidak berhenti pada pemberian bantuan. Ia meminta BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) mengidentifikasi titik-titik yang menjadi persoalan agar banjir tidak terus berulang.
“Bencana banjir ini terjadi berulang-ulang. Saya minta kepada OPD teknis BPBD dan Dinas PUPRP agar melihat titik masalah untuk mengantisipasi agar tidak terulang,” katanya.
Sebagai langkah penanganan, pemerintah daerah telah mengerahkan dua unit alat berat untuk melakukan normalisasi sungai serta menangani titik-titik yang jebol di wilayah enam desa terdampak.
“Alat berat ini dikerahkan untuk melakukan normalisasi sungai dan penutupan titik-titik jebol di enam desa terdampak guna mengantisipasi luapan air susulan dan mempercepat pemulihan infrastruktur,” ujar Erwin.
Selain normalisasi sungai, pemerintah juga melakukan pemasangan geobag di lokasi terdampak.
Dalam kunjungan tersebut, Erwin turut menyerahkan bantuan berupa sembako, tenda pengungsian, dan mesin pompa air kepada warga. Sebanyak 40 paket sembako bantuan BNPB disalurkan melalui Kantor Desa Tomoli Utara.
Usai menyerahkan bantuan, Erwin bersama Kepala Pelaksana BPBD, Plt Kepala Dinas PUPRP, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa meninjau langsung pekerjaan normalisasi sungai serta pemasangan geobag.
Dengan pembangunan Huntap yang kini memasuki tahapan persiapan lelang dan penanganan sungai yang berjalan di lokasi terdampak, pemerintah daerah menempatkan penyelesaian hunian warga sekaligus pencegahan banjir berulang sebagai bagian dari penanganan pascabencana di Toribulu.*
