PARIGI MOUTONG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong memperkuat penanganan banjir di Kecamatan Toribulu setelah wilayah tersebut kembali dilanda banjir pada akhir September 2026.
Penanganan tidak hanya diarahkan pada pemulihan dampak banjir, tetapi juga pada upaya mengurangi risiko agar luapan air tidak kembali menggenangi permukiman warga.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Parigi Moutong, Rivai, ST mengatakan, dua unit alat berat telah dikerahkan ke sejumlah lokasi terdampak. Alat tersebut digunakan untuk melakukan normalisasi sungai dan menangani titik-titik yang jebol.
“Alat berat ini dikerahkan untuk melakukan normalisasi sungai dan penutupan titik-titik jebol di enam desa terdampak guna mengantisipasi luapan air susulan dan mempercepat pemulihan infrastruktur,” kata Rivai.
Selain pengerahan alat berat, pemerintah juga melakukan pemasangan geobag di lokasi yang dinilai membutuhkan penguatan.
Langkah tersebut dilakukan menyusul banjir yang terjadi pada 25 dan 27 September 2026 dan berdampak pada enam desa, yakni Tomoli Utara, Toribulu Selatan, Singura, Sibalago, Sienjo, dan Tomoli Selatan.
Berdasarkan pendataan BPBD Parigi Moutong, sekitar 175 kepala keluarga terdampak banjir tersebut.
Penanganan BPBD tidak berhenti pada dampak banjir terbaru. Di Desa Sibalago, sejumlah warga yang terdampak banjir pada 2024 masih menempati Hunian Sementara (Huntara).
Rivai mengatakan, terdapat 20 korban banjir di Sibalago yang masuk dalam penanganan pemerintah.
Dari jumlah tersebut, tiga korban telah mendapatkan bantuan pembangunan rumah melalui APBD Kabupaten Parigi Moutong dan rumahnya telah ditempati.
Sementara 17 korban lainnya menjadi penerima manfaat bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Dari 17 ini, lima rumah dibangun di lahan milik mereka sendiri dan 12 rumah dibangun di lahan yang sudah dibebaskan Pemda Parigi Moutong,” jelas Rivai.
Menurut Rivai, persoalan hunian korban banjir Sibalago telah berlangsung sejak bencana pada 2024. Saat itu, para korban direncanakan memperoleh bantuan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, rencana tersebut tidak terealisasi karena pemerintah daerah ketika itu belum memiliki lahan yang siap digunakan.
BNPB memberikan waktu tiga bulan untuk memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk ketersediaan lahan.
“Waktu itu tidak ada lahan yang siap. Karena waktunya hanya tiga bulan, persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga bantuan itu batal dengan sendirinya,” kata Rivai.
Kini, lahan untuk pembangunan Huntap telah dibebaskan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Pembangunan 12 rumah bagi penerima manfaat akan dilakukan di lahan tersebut, sementara lima rumah lainnya dibangun di atas lahan milik warga.
Selama warga masih menempati Huntara, BPBD Parigi Moutong tetap memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk sembako dan selimut.
Dalam kunjungan ke wilayah terdampak, pemerintah juga menyerahkan bantuan berupa sembako, tenda pengungsian, dan mesin pompa air.
Sebanyak 40 paket sembako bantuan BNPB disalurkan kepada warga melalui Kantor Desa Tomoli Utara.
Penanganan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung kondisi sungai dan pekerjaan normalisasi di wilayah Sibalago.
Bagi BPBD, kondisi tersebut menjadi bagian dari penanganan bencana yang tidak hanya berfokus pada respons ketika banjir terjadi, tetapi juga pemulihan warga serta pengurangan risiko bencana di wilayah yang berulang kali terdampak.*
