PARIGI MOUTONG – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Parigi Moutong mengaku khawatir produksi padi anjlok, akibat dampak aktivitas tambang emas ilegal.
“Jangan sampai, itu (dampak aktivitas tambang ilegal) mengurangi produksi padi,” imbuh Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dadang Priatna Jaya di Parigi, Jum’at, 17 Januari 2025.
Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah daerah meningkatkan produksi, bahkan menambah luas tanam sawah untuk mewujudkan swasembada pangan.
Tahun ini, menurutnya, targat luasan tanam sawah yang harus berproduksi di Kabupaten Parigi Moutong ditetapkan 83 ribu hektare dari 61 ribu hektar pada 2024.
Belum lagi, target luasan tanam padi gogo 860 hektare, di antara komoditas perkebunan yang telah diwajibkan Pemerintah Pusat.
“Artinya, kalau padi sawah saja rusak karena dampak lingkungan, bagaimana bisa menambah padi gogonya, malah berkurang nantinya. Harusnya padi sawah yang ada saat ini, kita pertahankan dan tingkatkan,” tukasnya.
Apabila belajar dari Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah setempat sangat memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian.
Setelah terhenti, petani pun baru bisa memanfaatkan lahannya untuk menanam padi, karena tidak lagi khawatir air akan tercemar limbah tambang emas ilegal.
Olehnya, persoalan dampak aktivitas pertambangan emas ilegal terhadap sektor pertanian, harus menjadi perhatian seluruh Organisiasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar segera mendapatkan solusi terbaik.
Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan TNI, membahas berbagai laporan petani terkait limbah dari aktivitas tambang emas ilegal, yang mencemari air dan lahan persawahan.
Sebab upaya meningkatkan produksi komoditas padi, bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas TPHP Parigi Moutong saja, tapi juga TNI.
“Kami tidak melarang, kalau sesuai dengan aturan. Tidak merugikan dan berdampak terhadap petani, carikan solusinya,” kata dia.
Selain memberikan dampak terhadap lingkungan, aktivitas pertambangan emas juga menghambat distribusi pupuk subsidi ke kelompok petani.
“Karena Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti solar, akan mengalami kelangkaan. Akhirnya, distribusi juga terhambat,” pungkasnya.*
