PARIGI MOUTONG – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong memastikan kebutuhan anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diproyeksikan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, termasuk pembayaran gaji ke-13.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, SKM, M.Kes mengatakan pengamanan belanja pegawai menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan KUA-PPAS 2027. Anggaran PPPK diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir 2027.
“Untuk PPPK 2027 kami sudah siapkan anggarannya sampai dengan selesainya tahun 2027. Bahkan sudah teranggarkan sampai dengan gaji 13,” ungkap Irwan dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parigi Moutong bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurut Irwan, kepastian pembiayaan PPPK penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan kebutuhan internal terpenuhi sebelum mengalokasikan anggaran untuk program lainnya.
“Pesan waktu itu dari Pak Menteri Dalam Negeri, amankan dulu internal. Karena alangkah rawannya kalau misalnya persoalan datangnya dari dalam. Yang dimaksud ini, salah satunya pembiayaan PPPK. Kalau itu bermasalah, otomatis secara umum nanti akan bermasalah,” ujarnya.
Selain anggaran PPPK, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga telah diproyeksikan dalam rancangan anggaran 2027. Irwan menyebut posisi anggaran TPP relatif sama dengan tahun sebelumnya dan diproyeksikan selama 11 bulan.
Ia menjelaskan, kebutuhan belanja pegawai tersebut menjadi bagian dari prioritas dalam penyusunan KUA-PPAS 2027 di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Pemerintah daerah juga masih melakukan penyelarasan antara program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan program pembangunan Kabupaten Parigi Moutong. Penyelarasan tersebut menjadi bagian dari pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama DPRD.
“Yang akan kita bahas sebentar ini adalah terkait dengan KUA-PPAS 2027. Otomatis perlu kami melakukan penyelarasan, baik program pusat, program provinsi maupun program Kabupaten Parigi Moutong,” ujar Irwan.
Ia menambahkan, rancangan KUA-PPAS 2027 masih belum final. Pembahasan bersama Banggar DPRD akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan sebelum dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD 2027.
