PARIGI MOUTONG – Rapat Paripurna pembahasan LKPJ 2025 DPRD Kabupaten Parigi Moutong berlangsung dinamis dan memanas. Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Chandra Setiawan, memilih meninggalkan ruang sidang (walk out) setelah menyampaikan kritik terbuka dalam forum tersebut.
Aksi walk out itu dilakukan saat agenda evaluasi kinerja pemerintah daerah tengah berlangsung. Chandra menegaskan, langkah tersebut bukan reaksi spontan, melainkan bagian dari sikap politik yang sengaja ia ambil di forum resmi.
Usai meninggalkan sidang, Chandra menyampaikan kritik terkait minimnya penghargaan terhadap para pejuang pemekaran Kabupaten Parigi Moutong. Ia menilai pemerintah daerah belum memiliki skema yang terstruktur dan berkelanjutan untuk menghormati para tokoh yang berjasa dalam pembentukan daerah tersebut, terutama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-24.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan pendataan resmi terhadap para pejuang pemekaran, kemudian menghadirkan mereka secara khusus dalam setiap peringatan hari jadi daerah.
Menurutnya, penghormatan tidak cukup bersifat simbolik. Para tokoh pemekaran perlu ditempatkan pada posisi kehormatan, termasuk penyediaan tempat duduk khusus dalam seremoni resmi sebagai bentuk pengakuan nyata.
Selain itu, ia juga mendorong pemberian piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi formal yang memiliki nilai historis.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk sejarah. Agar anak cucu mereka tahu bahwa ada peran besar yang pernah diperjuangkan,” tegas Chandra.
Ia menambahkan, bagi pejuang pemekaran yang telah wafat, penghargaan dapat diberikan kepada anak atau ahli waris sebagai bentuk penghormatan berkelanjutan. Sementara itu, bentuk penghargaan lainnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dirumuskan sesuai dengan kemampuan fiskal.
Di sisi lain, Chandra juga menyoroti kondisi internal DPRD. Ia menilai perlunya penguatan prinsip kolektif kolegial dalam setiap pengambilan keputusan serta konsistensi dalam menjaga produk lembaga, khususnya keputusan paripurna.
Menurutnya, keputusan paripurna merupakan representasi tertinggi lembaga legislatif yang harus dijaga bersama, bukan dilemahkan oleh kepentingan individu.
“Marwah lembaga ini ditentukan oleh sejauh mana kita menjaga keputusan yang kita hasilkan sendiri,” ujarnya.
Ia menyebut, aksi walk out tersebut juga merupakan respons atas dinamika internal yang berkembang, sekaligus dorongan agar dilakukan pembenahan secara menyeluruh di tubuh DPRD.
Chandra berharap seluruh anggota dewan dapat memperkuat soliditas, menjaga integritas lembaga, serta memastikan setiap keputusan yang dihasilkan tetap memiliki kekuatan dan kepercayaan di mata publik.
Peristiwa ini menjadi sinyal bahwa di tengah evaluasi kinerja pemerintah daerah, terdapat kebutuhan untuk memperkuat kohesi internal DPRD sekaligus memastikan penghormatan terhadap sejarah daerah tetap terjaga di tengah dinamika politik.*
