Songulara
No Result
View All Result
  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Songulara
No Result
View All Result
Home Daerah

Walk Out di Paripurna LKPJ 2025, Politisi PKB Soroti Penghormatan Pejuang Pemekaran

Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
7 April 2026
Waktu Membaca: 2 mins baca
Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
7 April 2026
Walk Out di Paripurna LKPJ 2025, Politisi PKB Soroti Penghormatan Pejuang Pemekaran

Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Chandra Setiawan meninggalkan ruang sidang (walk out) saat rapat Paripurna LKPJ 2025. Foto: (Rahmat Fadhil/Radar Palu)

PARIGI MOUTONG –  Rapat Paripurna pembahasan LKPJ 2025 DPRD Kabupaten Parigi Moutong berlangsung dinamis dan memanas. Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Chandra Setiawan, memilih meninggalkan ruang sidang (walk out) setelah menyampaikan kritik terbuka dalam forum tersebut.

Aksi walk out itu dilakukan saat agenda evaluasi kinerja pemerintah daerah tengah berlangsung. Chandra menegaskan, langkah tersebut bukan reaksi spontan, melainkan bagian dari sikap politik yang sengaja ia ambil di forum resmi.

Usai meninggalkan sidang, Chandra menyampaikan kritik terkait minimnya penghargaan terhadap para pejuang pemekaran Kabupaten Parigi Moutong. Ia menilai pemerintah daerah belum memiliki skema yang terstruktur dan berkelanjutan untuk menghormati para tokoh yang berjasa dalam pembentukan daerah tersebut, terutama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-24.

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan pendataan resmi terhadap para pejuang pemekaran, kemudian menghadirkan mereka secara khusus dalam setiap peringatan hari jadi daerah.

Baca Juga

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

PSU Perumahan Belum Diserahkan, Disperkim Parigi Moutong Siapkan Regulasi

Menurutnya, penghormatan tidak cukup bersifat simbolik. Para tokoh pemekaran perlu ditempatkan pada posisi kehormatan, termasuk penyediaan tempat duduk khusus dalam seremoni resmi sebagai bentuk pengakuan nyata.

Selain itu, ia juga mendorong pemberian piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi formal yang memiliki nilai historis.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk sejarah. Agar anak cucu mereka tahu bahwa ada peran besar yang pernah diperjuangkan,” tegas Chandra.

Ia menambahkan, bagi pejuang pemekaran yang telah wafat, penghargaan dapat diberikan kepada anak atau ahli waris sebagai bentuk penghormatan berkelanjutan. Sementara itu, bentuk penghargaan lainnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dirumuskan sesuai dengan kemampuan fiskal.

Di sisi lain, Chandra juga menyoroti kondisi internal DPRD. Ia menilai perlunya penguatan prinsip kolektif kolegial dalam setiap pengambilan keputusan serta konsistensi dalam menjaga produk lembaga, khususnya keputusan paripurna.

Menurutnya, keputusan paripurna merupakan representasi tertinggi lembaga legislatif yang harus dijaga bersama, bukan dilemahkan oleh kepentingan individu.

“Marwah lembaga ini ditentukan oleh sejauh mana kita menjaga keputusan yang kita hasilkan sendiri,” ujarnya.

Ia menyebut, aksi walk out tersebut juga merupakan respons atas dinamika internal yang berkembang, sekaligus dorongan agar dilakukan pembenahan secara menyeluruh di tubuh DPRD.

Chandra berharap seluruh anggota dewan dapat memperkuat soliditas, menjaga integritas lembaga, serta memastikan setiap keputusan yang dihasilkan tetap memiliki kekuatan dan kepercayaan di mata publik.

Peristiwa ini menjadi sinyal bahwa di tengah evaluasi kinerja pemerintah daerah, terdapat kebutuhan untuk memperkuat kohesi internal DPRD sekaligus memastikan penghormatan terhadap sejarah daerah tetap terjaga di tengah dinamika politik.*

Tag: Chandra SetiawanDPRD Parigi MoutongRapat ParipurnaWalk Out
ShareTweetKirim
Redaksi Songulara

Redaksi Songulara

Sebelum

RSUD Raja Tombolotutu Tetap Layani Pasien Meski Terkendala Dokumen Kependudukan

Sesudah

LKPJ 2025 Disampaikan di Paripurna DPRD, Kinerja Pemkab Parigi Moutong Mayoritas Tercapai

TerkaitPostingan

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

20 November 2026
Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

18 November 2026

Artikel Terkini

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

20 November 2026
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
Cerdas Mendidik

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In