PARIGI MOUTONG – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Parigi Moutong menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Parigi Moutong. Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Parigi Moutong itu berhasil mengumpulkan 13 kantong darah.
Ketua PMI Kabupaten Parigi Moutong, Hj Hestiwati Nanga, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan stok darah di daerah, sekaligus memanfaatkan momentum peringatan HUT kabupaten.
“Selain memanfaatkan momen HUT, kami juga melakukan kegiatan donor darah secara mobile ke beberapa OPD,” ujarnya.
Ia menambahkan, PMI Parigi Moutong terus menggencarkan aksi donor darah melalui kegiatan mobile ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, PMI juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan ketersediaan stok darah, salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
“Belum lama ini kami sudah menandatangani MoU dengan pihak Lapas, tujuannya untuk membantu memenuhi stok kebutuhan darah di daerah,” jelasnya.
Menurut Hestiwati, kebutuhan darah di Kabupaten Parigi Moutong idealnya mencapai sekitar 2 persen dari total jumlah penduduk, atau setara dengan kurang lebih 9.000 kantong darah per tahun.
“Kebutuhan darah di Kabupaten Parigi Moutong harusnya sebanyak 2 persen dari jumlah penduduk. Artinya, kita harus mampu memenuhi sekitar 9.000 kantong darah per tahun,” terangnya.
Dalam upaya mencapai target tersebut, PMI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, khususnya pada bidang pelayanan kesehatan, serta mengaktifkan kembali gerakan pelestarian donor darah di masyarakat.
Langkah ini dinilai penting mengingat kasus kematian ibu dan anak di Parigi Moutong masih terjadi, salah satunya disebabkan oleh pendarahan yang membutuhkan ketersediaan darah secara cepat.
Selain itu, PMI Parigi Moutong juga merencanakan pembangunan Unit Donor Darah (UDD) di wilayah tersebut, sebagaimana yang telah tersedia di sejumlah kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Rencana tersebut telah dikomunikasikan dengan pemerintah daerah sejak tahun lalu.*
