PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah Parigi Moutong mengusulkan pembangunan sekolah terpadu di lima wilayah terpencil kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program ini mendukung kebijakan nasional wajib belajar 13 tahun.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti, mengatakan pembangunan sekolah terpadu menjadi langkah konkret dalam memperluas akses pendidikan di daerah sulit dijangkau.
“Dulu itu kan wajib belajar 9 tahun, kalau sekarang sudah 13 tahun. Maka anak-anak wajib masuk sekolah mulai dari Paud. Tidak ada lagi anak yang langsung SD,” jelas Sunarti, Selasa, (14/10).
Ia menjelaskan, sekolah terpadu akan mencakup jenjang TK/Paud, SD, dan SMP dalam satu kawasan. Fasilitas ini diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak di wilayah pegunungan yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan dasar dan menengah.
“Selama ini anak di pegunungan, kesulitan masuk Paud, jadi menunggu usia cukup kemudian masuk SD. Juga kebanyakan, karena yang ada hanya SD, memilih tidak melanjutkan ke SMP. Anak-anak tidak mampu jalan jauh ke sekolah. Ini juga jadi penyebab putus sekolah yang artinya tidak bisa penuhi 13 tahun wajib belajar,” terangnya.
Menurut Sunarti, keterbatasan fasilitas pendidikan masih menjadi faktor utama tingginya angka putus sekolah di daerah terpencil. Karena itu, Dinas Pendidikan mengawal hasil audiensi Bupati Erwin Burase dengan Menteri dan para Dirjen di Kemendikdasmen terkait rencana pembangunan sekolah terpadu tersebut.
“Fasilitas itu nantinya akan memberikan konbtribusi pendidikan secara akumulasi. Jadi memindaklanjuti kebijakan pusat untuk sekolah 13 tahun itu harus ada fasilitasnya dulu disiapkan,” ujarnya.
Ia menyebut, pemerintah pusat menyambut baik gagasan Bupati Parigi Moutong melalui program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan yang akan membantu pembangunan sekolah terpadu di lima titik.
“Kementerian merespon bagus program yang digagas oleh Bupati Parigi Moutong untuk meningkatkan pelayanan, aksesbilitas pendidikan. Menteri waktu itu didampingi semua Dirjenya, dan semua merespon bagus dan proposalnya diminta untuk segera diserahkan lewat dirjen,” urainya.
Sunarti menambahkan, proposal usulan pembangunan lima sekolah terpadu itu telah ditandatangani Bupati Erwin Burase dan akan diserahkan langsung kepada Dirjen Dikdasmen pekan depan.
“Ini nantinya akan menambah daftar sekolah kita yang ada di daerah terpencil. Saat ini ada 79 sekolah yang masuk di daerah yang sulit dijangkau (SD dan SMP), dengan ribuan siswa,” tutupnya.*
