PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Pemerintah Kecamatan Torue menggelar rapat bersama 52 Kepala Keluarga (KK) korban banjir bandang yang melanda wilayah Kecamatan Torue pada tahun 2022 silam. Rapat berlangsung di Kantor Camat Torue pada Rabu, (15/10).
Pertemuan tersebut membahas pemanfaatan Hunian Sementara (Huntara) yang berlokasi di Desa Torue, serta rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi para korban.
Rapat dihadiri oleh Camat Torue, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Parigi Moutong, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Desa Torue, serta masyarakat penghuni huntara.
Dalam rapat tersebut, disepakati dua hal. Pertama, Pemerintah Daerah Parigi Moutong melalui BPBD akan segera menyerahkan aset huntara yang berada di Desa Torue kepada Pemerintah Desa Torue, agar dapat segera difungsikan oleh masyarakat terdampak bencana. Kedua, pembangunan Huntap sebanyak 30 unit oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dilaksanakan setelah proses pembebasan lahan selesai dilakukan oleh Dinas PUPR.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Parigi Moutong, Rivai, ST menjelaskan bahwa rapat tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari aspirasi warga yang belum bisa menempati huntara.
“Beberapa warga datang ke kami untuk memecahkan masalah hunian sementara yang belum bisa ditempati. Atas dasar itu, kami bersama Pemerintah Kecamatan Torue mengambil inisiatif untuk mengundang rapat di kantor Camat,” ujarnya.
Rivai menuturkan, huntara di Desa Torue dibangun oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 52 unit. Dari jumlah tersebut, 27 unit diperuntukkan bagi warga dengan rumah rusak ringan dan sedang, sementara 25 unit lainnya bagi warga yang rumahnya rusak berat dan berada di wilayah rawan bencana.
“Pada tahun 2022 sebenarnya huntara sudah diserahkan ke Pemda Parigi Moutong untuk kemudian diserahkan ke desa agar dimanfaatkan. Namun, memang belum sempat dibuatkan surat penyerahan ke desa,” jelasnya.
Ia menambahkan, BPBD juga telah menganggarkan fasilitas penunjang seperti pemasangan genset berkapasitas 10.000 watt dan mesin pompa air untuk kebutuhan listrik dan air bersih.
“Kami sudah menyambung air dari SPAM, setiap rumah sudah memiliki meteran dan keran di depan rumah. Namun karena beberapa meteran dan keran hilang, sementara diamankan oleh kepala desa,” kata Rivai.
Lebih lanjut, BPBD bersama dinas terkait juga akan mengupayakan langkah serupa untuk percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban banjir di Desa Sibalago, Desa Bambasiang, dan Desa Ogoansam.
Rapat tersebut berjalan lancar dan diakhiri dengan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi seluruh korban banjir bandang di Kecamatan Torue dan sekitarnya.*
