PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong akan menyiapkan anggaran sebesar Rp8 miliar lebih untuk penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Ini jumlah anggaran yang harus kita siapkan setelah kita mendapat dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,” ungkap Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parigi Moutong, Yusrin Usman, saat rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD di Parigi, Senin sore, 17 Maret 2025.
Menurutnya, besaran jumlah anggaran yang harus disiapkan Pemda Parigi Moutong ini, usai memastikan bantuan sebesar Rp13,6 miliar dari Pemprov Sulawesi Tengah.
Ia mengungkapkan, sebelumnya Pemda Parigi Moutong telah memiliki persediaan anggaran berasal dari dana sisa pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp9.502.332.540, untuk memenuhi dana PSU yang mencapai Rp32 miiar.
Total anggaran tersebut, merupakan sisa dari dua penyelenggara Pilkada 2024, yakni KPU sebesar Rp7.409.704.985 serta Bawaslu Rp2.092.627.555.
“Sehingga dari anggaran bantuan yang ditambahkan dengan sisa dari penyelenggara Pilkada 2024, Pemda Parigi Moutong tinggal menanggulangi selisih anggaran sebesar kurang lebih Rp8 miliar,” jelasnya.
Selisih anggaran tersebut, kata dia, akan diambil dari dana penyertaan modal dan Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Parigi Moutong.
Untuk dana pernyetaan modal yang akan diserap, sebesar Rp4 miliar. Kemudian, selisihnya akan ditanggulangi dari BTT sebesar Rp4 miliar.
Ia pun menjelaskan, besaran anggaran PSU Pilkada Parigi Moutong menyerap anggaran mencapai Rp32 miliar, untuk memenuhi kebutuhan pihak penyelenggara, pengamanan serta beberapa OPD terkait.
Rinciannya besaran anggarannya, yakni KPU sebesar Rp 17.330.476.111, Bawaslu senilai Rp 7.112.569.569 serta TNI/Polri total Rp5,5 miliar.
“Pemda Parigi Moutong juga akan melekatkan anggaran Rp1 milyar lebih ke beberapa OPD terkait,” bebernya.
OPD terkait yang akan diberikan anggaran untuk mendukungan penyelenggaran PSU Pilkada Parigi Moutong, di antaranya Satpol PP sebesar Rp100 juta, Badan Kesabangpol Rp250 juta serta Bagian Pemerintahan Umum totalnya Rp300 juta.*
