PARIGI MOUTONG – Praktisi Hukum, Hasbar berharap Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura mengevaluasi kinerja Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo Djanggola.
Dia menilai, Richard memilki keterkaitan emosional dengan sejumlah politisi yang memiliki agenda politik di daerah itu. Hasbar mencontohkan pada kontestasi Pileg 2024, dimana kedua orang tua Richard yakni Longky Djanggola dan Zalzulmida mencalonkan sebagai anggota legislatif.
“Pada 14 Februari 2024 kemarin kan pak Longky Djanggola jadi Caleg DPR RI, ibunya sebagai Caleg DPRD Provinsi dan anaknya Pj bupati. secara emosional tidak mungkin anak tidak membantu,” terang Hasbar kepada sejumlah awak media, baru baru ini.
Sebab itu, untuk menghindari resistensi politik pada Pilkada November 2024 mendatang, Gubernur Sulteng kata Hasbar harus mengevaluasi pj Bupati. Belum lagi katanya, beredar informasi paman dari Pj Bupati, yakni mantan Wabup Parigi Moutong, akan ikut berkontestasi pada Pilkada November mendatang.
“Kemudian Pilkada dekat mata. Kalau misalnya pak Badrun Nggai maju pada Pilkada. Ini kan Paman dari Pj Bupati,” katanya.
Olehnya, guna menghindari resistensi politik di daerah ini kedepan, jangan sampai orang-orang yang ditunjuk sebagai Pj Bupati berafiliasi secara emosional (keluarga) dengan kandidat yang maju pada kontestasi Pilkada.
“Saya berharap agar Pak Gubernur menunjuk Pj Bupati yang netral alias tidak memiliki kepentingan politik praktis. Sehingga roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik hingga terpilihnya kepala daerah yang baru,” imbuhnya.
Sementara, Pj. Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo Djanggola, mengaku tidak khawatir jika kinerjanya akan dievaluasi baik oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur dan DPRD. Termasuk mengenai keterlibatan dirinya yang diasumsikan terlibat politik praktis di Pemilu 2024.
“Saya tergantung yang melakukan evaluasi, Pada dasarnya saya menerima apapun hasil evaluasinya. Bisa dilihat dengan kondisi kemarin (Pemilu 2024) apakah memang saya ada keberpihakan atau tidak,” kata Richard kepada para pewarta, di gedung DPRD Parigi Moutong, Senin (10/6).
Meski demikian, Richard menghargai pandangan dan argumentasi pihak-pihak yang menganggap dirinya tidak netral. Bahkan, ia mendorong agar dilaporkan kepada lembaga berwenang mengevaluasi beserta bukti.
“Itu kan argumen dari masing-masing orang. Terserah, kalau memang orang itu berpikir demikian (berpihak), kalau memang ada bukti-bukti terkait silahkan dilaporkan kepada lembaga-lembaga yang melakukan evaluasi terhadap saya, misalnya DPRD, pak gubernur, Mendagri,” ungkapnya.
Menurutnya, ia secara rutin melaporkan apa yang dilakukan setiap 3 bulan berjalan. *WANS
