PARIGI MOUTONG – Bappeda Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mendorong peran pendamping profesional desa dan sinergitas perencanaan dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2024, di Palu, Rabu, 21 Februari 2024.
“Terima kasih dan saya mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak. Sehingga kegiatan ini, bisa terlaksana,” ucap Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo, dalam sambutannya.
Ia mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2014, tentang percepatan pembangunan daerah tertanggal, menegaskan daerah tertinggal merupakan wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain, dalam skala nasional.
Sejak saat ini, Pemprov Sulawesi Tengah perlu membangun pondasi yang baik, untuk menuju Indonesia emas 2045, dengan cara melakukan transformasi sosial, tata kelola dan ekonomi.
Ia mengatakan, IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan, dengan korelasi pembangunan yang tepat dari pemerintah.
Hal itu, sesuai partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu, tipologi dan modal sosial.
“Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, yakni sumber daya manusia, sarana-prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Sandra pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para pendamping profesional desa atas kerja kerasnya dalam menurunkan angka desa tertanggal.
“Berdasarkan data 2022, Sulawesi Tengah telah keluar dari daerah tertinggal pada 2023,” pungkasnya. *theopini
