PARIGI MOUTONG – Sidang tindak pidana Pemilu Calon Legislatif (Caleg) Partai Golongan Karya (Golkar) inisial AH, di Pengadilan Negeri (PN) Parigi, Kabupaten Parigi Moutong digelar maraton, Rabu, 21 Februari 2024.
Sidang perkara 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tersebut, diberlangsung selama enam jam mulai pukul 15.00 WITA-20.00 WITA, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), saksi meringankan dan terdakwa HA.
Pantauan media ini, JPU I Gede Hery Yoga Satriawan menghadirikan dua saksi di persidangan, di antaranya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Bawaslu Parigi Moutong, Jayadin, dan Sudarmono, sebagai pemilik rumah tempat pelaksanaan kampanye Caleg Golkar HA.
Dalam persidangan, Jayadin dimintai keterangan Majelis Hakim terkait proses penanganan tindak pidana Pemilu yang dilakukan Bawaslu hingga dibahas statusnya di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Sementara Sudarmono, dimintai keterangan terkait pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan terdakwa di halaman rumahnya, di Dusun II, Desa Tompo, Kecamatan Taopa.
Selain itu, Majelis Hakim menanyakan terkait janji terdakwa ke peserta kampanye, yang akan mengembalikan sebagian uang iuran TV Kabel, jika terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong kepada Sudarmono.
Kemudian, JPU I Gede Hery Yoga Satriawan diberikan kesempatan membacakan kesaksian dua saksi lainnya, yang merupakan Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD), Munira dan Kartianingsi, karena tidak dapat menghadiri persidangan.
Usai mendengarkan keterangan saksi-saksi JPU, Majelis Hakim menskorsing persidangan kurang lebih lebih satu jam, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi meringankan yang dihadirkan terdakwa, yakni Master Of Ceremony (MC) kampanye bernama Samsul.
Samsul dalam persidangan memberikan keterangan terkait rangkaian acara kampanye kala itu. Majelis Hakim pun menanyakan tentang perbuatan menjanjikan yang dilakukan terdakwa.
Pernyataan itu, kata Samsul, disampaikan saat peserta kampanye menanyakan terkait TV Kabel, yang merupakan usaha milik terdakwa. Bukan, bagian dari program atau visi-misi Caleg Golkar tersebut.
Selanjutnya, Majelis Hakim meminta keterangan Caleg Golkar HA sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu tersebut.
terdakwa HA dicerca dengan sejumlah pertanyaan, baik dari Majelis Hakim maupun JPU, yang berlangsung kurang lebih satu jam.
Selanjutnya, Majelis Hakim mengakhiri persidangan sekira pukul 20.00 WITA, dan menjadwalkan persidangan lanjutan, pada Jum’at, 23 Februari 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU. *theopini
