PARIGI MOUTONG – Calon Kepala Desa (Cakades) Sausu Salubanga, nomor urut 1, Herman Pasarrin menilai Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, tidak adil dalam memutuskan penanganan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
“P2KD kabupaten tidak adil, gugatan kami ditolak. Banyak kejanggalan yang terjadi saat Pilkades di Desa Sausu Salubanga, Kecamatan Sausu,” kata Herman Pasarrin, di Parigi, Kamis malam, 7 September 2023.
Menurutnya, berbagai kejanggalan tersebut, telah disampaikannya kepada P2KD kabupaten dan tim sengketa Pilkades saat diundang di kantor Dinas PMD Parimo.
Permohonan gugatan sengketa hasil Pilkadas yang diajukannya, memiliki alasan kuat. Salah satunya, dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu anggota P2KD Sausu Salubanga.
Herman menyebut, anggota P2KD Sausu Salubanga yang diketahui tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkades.
“Bahkan anggota P2KD itu, baru memiliki KTP dengan alamat Desa Sausu Salubanga pada Agustus 2023. Padahal sesuai aturan, wajib pilih yang bisa menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pilkades, berdomisi minimal enam bulan,” bebernya.
Sementara Herman bersama anggota keluarganya yang lebih dulu mengurus pindah domisili pada Mei 2023, memilih tidak menggunakan hak suaranya, karena memahami aturan tersebut.
Olehnya, ia menilai tindakan anggota P2KD Sausu Salubanga telah melanggar aturan, dan diduga untuk kepentingan memenangkan salah satu Cakades.
Kejanggalan lainnya, kata dia, yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS) didua dusun yang sudah ditutup sebelum berakhirnya batas waktu pemungutan suara. Sehingga, wajib pilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
“TPS di dusun satu dan dua, ditutup pada pukul 10.30 WITA. Sedangkan aturannya, batas waktu pemungutan suara hingga pukul 13.00 WITA, dan dilanjutkan dengan penghitungan perolehan surat suara,” tukasnya.
Sehingga, ia merasa penting mendapatkan penjelasan P2KD kabupaten yang menyatakan isi gugatannya sebagai pemohon sengketa Pilkades, tidak menunjang atau kabur.
“Kami hanya meminta keadilan. Makanya, kami akan mengadukan persoalan ini ke DPRD Parimo, untuk difasilitasi,” pungkasnya. *TheOpini
