PARIGI MOUTONG – Kepolisian Resor (Polres) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah meningkatkan status penanganan dugaan tindak pidana korupsi dana non kapitasi jasa medis ke tahap penyidikan.
“Berdasarkan hasil gelar perkara yang kami lakukan hari ini, telah disepakati penanganan kasus dugaan penyimpangan dana non kapitasi, ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ungkap Kasat Reskrim Polres Parimo, Iptu Zulfan, saat ditemui di Parigi, Jum’at 25 Februari 2022.
Dia menyebut, sejumlah pihak terkait yang diduga terlibat di Dinas Kesehatan Parimo, di antaranya pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bendahara, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, verifikator, yang menjabat di 2020, akan kembali diundang untuk diperiksa.
Bahkan, 23 Kepala Puskesmas pun akan dimintai keterangan sebagai penerima dana non kapitasi, dalam tahapan penyidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi tersebut.
“Rencana pemanggilan pihak-pihak yang diduga terlibat dilakukan diawal bulan Maret. Setelah ini kami juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Parimo, terkait peningkatan status penanganan kasus ini,” ujarnya.
Menurut dia, dana non kapitasi program JKN yang diduga dikorupsi tersebut, terdiri dari rawat inap, persalinan, dan BBM rujukan ditahap IV tahun anggaran 2020.
Total dana non kapitasi jasa medis tersebut, sebesar Rp938.599.107,-, setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menjadi sebesar Rp916.390.671,-.
Hanya saja, Zulfan tidak merinci total dana yang diduga dikorupsi tersebut, untuk pembayaran non kapitasi jasa medis dibulan berapa di 2020.
“Untuk pembayaran dananya bertahap, terkadang ada yang dibayarkan dua bulan sekali. Total dana yang diduga disalah gunakan itu, dibulan berapa akan terungkap dalam proses penyidikan nanti,” kata dia.
Dia mengatakan, penerbitan surat perintah penyelidikan sebelumnya terhadap dugaan penyimpangan dana non kapitasi itu, berdasarkan laporan masyarakat. Kemudian, pihaknya pun telah meminta Inspektorat Daerah Parimo untuk melakukan audit investigasi.
Dari hasil investigasi, diketahui bendahara lama Dinas Kesehatan, telah melakukan pembayaran pada Februari 2022 ke Puskesmas ditiga kecamatan, dengan total dana sebesar Rp125 juta,-
“Jadi nanti dalam penyidikan akan didalami, mengapa dana Rp125 juta itu baru dibayarkan di 2022. Padahal seharusnya dibayarkan diakhir 2020,” ujarnya.
Kemudian, berdasarkan hasil penyelidikan sebelumnya total dana sekitar Rp500 juta lebih, diduga masih berada di oknum pengelola JKN Dinas Kesehatan.
“Nanti dari hasil penyidikan, kami akani menyurat kembali ke Inspektorat Daerah meminta perhitungan kerugian negaranya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Polres Parimo, telah mengusut dugaan tindak pidana dana jasa medis yang mengendap di Dinas Kesehatansetempat.
Dana tersebut, adalah dana non kapitasi 2020 sebesar Rp938.599.000,- yang seharusnya dikembalikan ke 23 Puskesmas, namun tak kunjung tersalurkan hingga saat ini.
“Dugaan kasus tindak pidana korupsi ini, semuanya masih dalam proses penyelidikan,” ungkap Kasat Reskrim Polres Parimo, Iptu Zulfan saat dihubungi di Parigi, Kamis 27 Januari 2022. *theopini.id
