PARIGI MOUTONG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Parigi Moutong menggelar sosialisasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Stunting di kantor Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa, Rabu (9/10).
Sosialisasi ini diikuti 25 peserta yang berasal dari Pemerintah Kecamatan, Desa dan pihak Puskesmas setempat.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinkes Kabupaten Parigi Moutong dengan tujuan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PHBS dan stunting, meningkatkan komitmen dan kerja bersama antara petugas kesehatan, stakeholder, mitra kesehatan dan seluruh lapisan masyarakat dalam PHBS dan pencegahan stunting.
Kepala Dinkes Kabupaten Parigi Moutong dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat, Asmarafia mengungkapkan, pemerintah telah mencanangkan program intervensi pencegahan stunting terintegrasi yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Pada tahun 2018, ditetapkan 100 kabupaten di 34 provinsi sebagai lokasi prioritas penurunan stunting. Jumlah ini akan bertambah sebanyak 60 kabupaten pada tahun berikutnya. Dengan adanya kerjasama lintas sektor ini diharapkan dapat menekan angka stunting di Indonesia sehingga dapat tercapai target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2025 yaitu penurunan angka stunting hingga 40 persen.
Menurutnya, pemerintah telah berupaya melakukan advokasi tingkat tinggi yang berkelanjutan dan kabar baiknya adalah bahwa saat ini gizi menjadi salah satu prioritas nasional. Pendekatan multi-sektor juga terus dilakukan melalui program gizi sensitif yang dilaksanakan secara simultan termasuk pembelajaran dari berbagai program sebelumnya yang sangat berhasil seperti Posyandu, PKH, PNPM Generasi, Pamsimas. Langkah lainnya sebut dia, adalah mengupayakan pembiayaan berbasis hasil, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) berbasis kinerja di sektor kesehatan dan pendidikan dengan menggunakan indicator indikator gizi, mendorong penerapan pembayaran kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), untuk memperbaiki layanan gizi, dan mendorong Dana Desa untuk merevitalisasi program gizi masyarakat. Selain itu juga melakukan advokasi untuk penguatan kepemimpinan dan kesadaran untuk mengatasi masalah mal nutrisi, kapasitas untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau program gizi multi sektor secara terpadu, serta penegakan Standar Pelayanan Minimum yang terkait dengan layanan gizi dengan lebih baik.
Namun penanggulangan stunting kata dia, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan semua pihak, setiap keluarga Indonesia.
Dalam jangka panjang ujarnya, stunting berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi; baik skala mikro semata dalam keluarga maupun skala makro, dalam hal ini anggaran belanja kesehatan nasional.
“Karena itu upaya percepatan perbaikan gizi membutuhkan komitmen kuat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademisi, Keterlibatan lintas sektor sangat mempengaruhi keberhasilan program Kesehatan,” ujarnya. FAIZ
