PARIGI MOUTONG – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong memberlakukan sejumlah aturan dan sanksi terkait kedisiplinan untuk seluruh pegawai. Bagi pegawai yang tidak disiplin alias malas, akan diberi sanksi. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kepegawaian dan Umum Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong, Arwan, mengatakan, aturan dan sanksi tersebut mulai diberlakukan per tanggal 1 Juni 2019. Jenis sanksi yang diberikan kepada pegawai malas kata Arwan, berupa pemotongan gaji.
“Sudah diberlakukan awal bulan (Juni) ini. Jadi pegawai harus ikut apel, check lock (finger print) tepat waktu (pagi dan sore). Kalau tidak (sanksinya) potong gaji,” tegas Arwan, baru-baru ini.
Terkait pemotongan gaji, Arwan menjelaskan, ada perbedaan jumlah gaji yang dipotong antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Khusus bagi PNS mengacu pada Peraturan Bupati (Perbub) Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan untuk PTT, ditentukan oleh pimpinan dan disepakati bersama oleh seluruh PTT Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong.
Hal itu kata Arwan, berlaku bagi semua pegawai Dinas PUPRP, baik pejabat maupun staf, termasuk bagi yang bertugas sebagai pengawas pekerjaan di lapangan. Hal itu menurutnya, dilakukan agar tidak ada kecemburuan sosial diantara pegawai.
“Berlaku untuk semua (pegawai). Kalau yang (bertugas) di lapangan ada ketentuannya. Tidak boleh (jadi) alasan. Sedangkan saya juga (kalau melanggar) dipotong juga honor (gaji).” tuturnya. SL/DPUPRP
