PARIGI MOUTONG – Biaya perjalanan dinas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong mendekati angka Rp 5 Miliar. Tak ayal, besarnya biaya “pelesiran” tersebut mendapat sorotan dari sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dijajaran Pemkab Parigi Moutong.
“Gara-gara mereka, beberapa item kegiatan penting yang ada di dinas kami menjadi terhapus, dengan alasan kurang anggaran. Ternyata ada biaya perjalanan dinas besar yang tersimpan di sana,” ungkap salah seorang Kepala OPD yang meminta namanya tidak disebutkan.
Sementara itu, wakil rakyat asal Partai PAN, Hazairin Paudi, mengakui kisaran jumlah anggaran perjalanan dinas yang melekat pada Bappelitbangda Parigi Moutong. Dia mengakui angka tersebut cukup besar, namun kata Hazairin, pihak DPRD meloloskan jumlah tersebut sebagai bentuk sinergitas antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Saya tidak hafal angka pastinya, tapi mendekati itulah. Jumlah tersebut cukup besar, akan tetapi kami masih menganggap angka tersebut pada tingkat kewajaran, karena fungsi Bappelitbanda sebagai OPD koordinasi. Kami pada waktu pembahasaan APBD 2018, tidak terlalu ketat mempermasalahkan biaya perjalanan dinas. Jika kami lakukan itu, nanti kami disebut tidak lagi mendukung program eksekutif.” Jelas Hazairin.
Terpisah, Sekda Parigi Moutong Ardi Kadir, yang ditemui Songulara belum lama ini, juga membenarkan besarnya angka biaya perjalanan dinas Bappelitbangda. Selaku Ketua TAPD, Ardi Kadir mengaku sedikit kecolongan dengan lolosnya angka itu.
“Taktiknya, mereka (Bappelitbangda) mengajukan dokumen anggaran disaat-saat mendekati asistensi APBD, dokumen yang diajukan saat asitensi berbeda dengan dokumen yang diajukan saat pembahasan anggaran. Dokumen anggaran yang diajukan saat asistensi terakhir itulah yang berlaku saat ini, sehingga muncul biaya perjalanan dinas yang besar.” Ungkap Ardi.
Meski demikian, Ardi tetap optimis bahwa penggunaannya tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. RUDI MARTISANDI
