Songulara
No Result
View All Result
  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Songulara
No Result
View All Result
Home Daerah

Jalaludin: Tak Ada Pungutan Rapor K13

Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
19 Juli 2018
Waktu Membaca: 1 min baca
Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
19 Juli 2018

PARIGI MOUTONG-Rapor K13 merupakan Rapor yang disediakan oleh pihak sekolah melalui program Nasional yang didownload melalui aplikasi, terkait dengan kabar adanya pungutan pada Rapor K13, itu tidak benar.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Jalaludin kepada Songulara, Kamis (19/7).

Ia mengatakan, terkait dengan adanya pungutan pada pengadaan rapor K13 oleh Kepala Sekolah (Kepsek) menurutnya bukan merupakan pungutan, karena siswa hanya diminta menyiapkan map khusus untuk menyimpan rapor K13, karena jumlahnya hanya satu lembar.

“Untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMP), mereka menyimpan sendiri rapornya, jadi memang ada map khusus untuk rapor tersebut yang hanya di jual ditempat tertentu dan pembelinya dimediasi oleh Kepsek, sesuai dengan harga penjualan toko, yaitu sebesar Rp25 ribu,” jelasnya.

Baca Juga

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa Rapor  K13 tersebut bukan rapor sementara, tetapi rapor yang sebenarnya, bentuknya saja cuma satu lembar.

Menurutnya, penyediaan rapor ada yang disediakan melalui Dana Operasional Sekolah (BOS), ada juga yang disediakan melalui Dinas Pendidikan.

“Hal ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa didalam pengurusan ini tidak ada pungutan sama sekali. Adapun pungutan yang ada disekolah itu harus melalui rapat komite, sekolah itu hanya sebatas mengajukan program,” katanya.

Dia menambahkan, Kepsek tidak bisa melakukan pungutan tanpa melalui rapat komite. Hasil dari rapat tersebut nantinya akan dibagi ke beberapa item yang ada. Selanjutnya dana BOS hanya bisa digunakan untuk rehab ringan, tetapi hanya sebagian persen saja, tidak sepenuhnya. IWAN TJ

ShareTweetKirim
Redaksi Songulara

Redaksi Songulara

Sebelum

Nyaleg, Kades Harus Lepas Jabatan

Sesudah

138 JCH Parigi Moutong Dilepas 4 Agustus

TerkaitPostingan

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

20 November 2026
Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

18 November 2026

Artikel Terkini

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

20 November 2026
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
Cerdas Mendidik

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In