PARIGI MOUTONG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Parigi Moutong, menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang sumbangan pihak ketiga, yang diajukan Pemkab Parigi Moutong, saat rapat paripurna laporan Pansus, Selasa (15/5).
Sekretraris Pansus DPRD, Hudaiyah Djaber mengatakan, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 3 tahun 2005 tentang sumbangan pihak ketiga kepada Pemkab Parigi Moutong tidak dapat disetujui, karena adanya perubahan nomenklatur dan perubahan regulasi peraturan Perundang-undangan.
“Kami menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang dimiliki Pansus dalam membahas Raperda tersebut masih belum sempurna, untuk mengamati segala peraturan perundang-undangan dan tanggap terhadap kondisi serta kebutuhan yang sangat mendasar bagi daerah,” katanya.
Menurutnya, pembahasan dan pengkajian Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor: 10 tahun 2012, tentang retribusi perizinan tertentu dan, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor: 3 tahun 2005, tentang sumbangan pihak ketiga kepada Pemkab Parigi Moutong, menggunakan sistem sharing pendapat dengan eksekutif.
“Dari hasil pembahasan tersebut Pansus berketetapan, kedua Raperda perlu pengkajian dan telaah yang lebih mendalam, serta memerlukan data-data yang akurat agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Berdasarkan hal tersebut, Pansus melaksanakan pembahasan melakukan konsultasi ke Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri serta Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretrais Daerah Provinsi Sulteng, guna memperkuat substansi dalam Raperda itu.
Bahkan, Pansus juga melakukan studi banding ke daerah lainnya yaitu Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.
Dari hasil pembahasan tersebut kata dia, pihaknya berkesimpulan menetapkan Reperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 10 tahun 2012, tentang retribusi perizinan tertentu layak untuk ditetapkan menjadi Perda Parigi Moutong, karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. AKSA
