PARIGI MOUTONG – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Parigi Moutong, Zulfinachri Achmad, mengimbau warga pemilik kendaraan angkutan untuk tidak menggunakan jasa calo saat mengurus buku uji kendaraan (KIR).
Menurut laporan warga kata Zulfinachri, ada oknum pegawai di instansinya yang mengatasnamakan Balai Pengujian Kendaraan Dishub Parigi Moutong yang mengurus seluruh administrasi perpanjangan buku KIR. Padahal oknum tersebut sudah tidak lagi memiliki kewenangan.
“Jika ingin mengurus buku KIR kendaraan supaya berhubungan langsung dengan dinas kami, bukan pada calo atau oknum yang mengatasnakaman balai pengujian Dishub,” tegas Zulfinarchri, Senin (5/2).
Sebelumnya, mantan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) ini, telah memberhentikan, I Nyoman Sudarta, selaku kepala balai pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Parigi Moutong, karena yang bersangkutan diduga telah memalsukan buku KIR kendaraan bermotor.
Pemberhentian yang dilakukan sejak tanggal 31 Juli 2017 itu setelah ditemukan bukti adanya pemalsuan buku KIR yang tidak melalui balai uji kendaaraan.
“Sesuai aturan Direktorat Perhubungan Darat, yang berhak bertanda tangan di buku KIR adalah kepala Dishub. Tetapi yang bersangkutan malah menadatanganinya. Ketika kami melakukan swiping bersama Satgas Pajala, masih didapatkan buku KIR di bulan Desember 2017 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, padahal sejak 31 Juli 2017 yang bersangkutan sudah diberhentikan dari jabatannya,” terangnya.
Ia juga menemukan fakta di lapangan, bahwa yang bersangktan (I Nyoman Sudarta) mengadakan buku uji KIR secara swadaya, tidak lagi melalui perusahaan pengadaan yang ditentukan oleh Menteri Perhubungan.
Parahnya lagi, hasil pengujian yang dikukan oknum bersangkutan tidak disetorkan ke kas daerah selama bertahun-tahun. Di jaman Ekka Pontoh sebagai kepala Dishub, yang bersangkutan pernah diberikan terguran tapi tidak diindakan.
“Jaman Pak Masdin kadis juga begitu (ditegur), tapi tidak diindakan. Begitu saya masuk masih ditemukan hal yang sama, saya tidak lagi melakukan teguran kepada yang bersangkutan, tapi langsung saya berhentikan dari jabatan fungsionalnya,” ungkapnya
Pasca pemberhentian itu, yang bersangkutan melapor hingga ke Kementerian Perhubungan, sehingga di Parigi Moutong dianggap terjadi dualisme dalam pengujian kendaaraan. Bila kondisi ini dibiarkan, maka pengujian Parigi Moutong akan dicabut dan akan diambil alih balai di pusat.
“Masalah ini sebenarnya sudah masuk ranah pidana, kalau kami lapor ke Polisi dan yang bersangkutan bisa masuk bui. Olehnya, saya imbau masyarakat untuk tidak lagi berhubungan dengan yang bersangkutan,” pungkasnya.KLID
