PARIGI MOUTONG – Bupati Samsurizal Tombolotutu menegaskan, hingga saat ini, Ekka Pontoh masih resmi menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong.
“Sebelum ada eksekusi penahanan resmi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Parigi (Kejari), maka Ekka Pontoh masih resmi menjabat Sekda,” tegas Bupati Samsurizal Tombolotutu kepada sejumlah wartawan di rumah jabatannya, Selasa (27/12).
Samsurizal mengaku tidak ingin gegabah dengan memberhentikan Ekka Pontoh sebagai Sekda sebagaimana desakan sejumlah pihak akhir-akhir ini. Sebab menurut Samsurizal, jika dirinya keliru dalam mengambil keputusan, maka hal itu akan berkonsekuensi terhadap hak-hak Ekka Pontoh sebagai Sekda.
Menurutnya, jika Ekka Pontoh diberhentikan, lantas yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, maka otomatis daerah akan mengembalikan hak-hak yang bersangkutan.
“Saya tidak ingin mengambil resiko jika nanti hasil perkara ternyata Ekka Pontoh terbukti tidak bersalah. Sebab, resikonya sangat besar, karena Pemkab harus mengembalikan hak jabatan Ekka Pontoh dan hak-hak lainnya,” tandasnya.
Ia mengungkapkan, Ekka Pontoh akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) karena adanya bukti baru (novum) yang belum diungkap dalam persidangan. Bukti baru itu berupa pemalsuan tanda tangan Ekka Pontoh dalam kwitansi pengambilan uang dari rekanan perencanaan lima dermaga tahun 2012 atas nama Damran. Pemalsuan tanda tangan itu diduga dilakukan oknum pegawai di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong. Dugaan pemalsuan tanda tangan Ekka Pontoh ini diperkuat dengan hasil lab yang dilakukan aparat penegak hukum.
“Informasi sementara, hasil lab yang dilakukan aparat hukum terhadap tanda tangan Ekka Pontoh di kwitansi itu dikabarkan palsu. Setelah ditelusuri ternyata salah satu oknum pegawai yang ada di Dishub saat Ekka Pontoh menjabat Kepala Dinas yang memalsukan tanda tangannya. Tapi hal itu masih dalam tahap penelusuran,” ungkapnya.
Ia menbamhakan, saat ini tugas-tugas Ekka Pontoh seperti memimpin SKPD dalam rapat pembahasan APBD di DPRD dilaksanakan oleh Abdul Rajab Pokay sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda. FHARA
